KoranMandala.com – Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana di Kota Bandung semakin meningkat. Untuk menghadapi tantangan ini, DPRD Kota Bandung meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam mengurangi risiko sebelum dan sesudah bencana terjadi.
Menurutnya, petunjuk pelaksanaan yang jelas sangat diperlukan agar penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran.
10+ Akun FF Sultan Gratis Masih Aktif untuk Hari Ini 5 Maret 2025
“Artinya, tidak akan terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran, sehingga bisa dihitung secara tepat guna,” ujarnya dalam talkshow kolaborasi antara Radio Sonata dan PR FM, Rabu (5/3/2025).
Andri juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kota dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas dan masyarakat.
“Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat harus terus terjalin. Kami selalu terbuka terhadap aspirasi warga. Jika ada keluhan dari masyarakat atau komunitas terkait kondisi di lapangan, kami segera menindaklanjuti dengan Diskar PB serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM),” tambahnya.
Salah satu persoalan mendesak yang disoroti adalah belum adanya masterplan sistem drainase di Kota Bandung.
“Hingga hari ini, kita belum memiliki perencanaan menyeluruh terkait aliran air dari selokan kecil hingga ke sungai besar. Ini harus segera diselesaikan,” tegas Andri.
DPRD juga mendukung penuh pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung yang saat ini tinggal menunggu pengesahan.
