Publik dapat melakukan pengawasan secara mandiri terhadap kepatuhan pejabat dalam membuat laporan harta kekayaannya. Warga dapat mengecek LHKPN melalui situs resmi e-LHKPN:
Kunjungi elhkpn.kpk.go.id
Pilih menu untuk mencari laporan
Masukkan nama pejabat atau instansi
Sistem akan menampilkan data lengkap dan status pelaporan
KPK Dinilai Lamban Tangani Kasus Iklan BJB yang Seret Nama RK
Laporan LHKPN 2024 menunjukkan disparitas kekayaan antar anggota DPD Jawa Barat—dari Rp2,98 miliar hingga Rp129 miliar. Meski demikian, aspek yang lebih penting adalah kepatuhan pelaporan.
Regulasi jelas mengatur ketentuan batas waktu, dan KPK telah memberikan imbauan tegas untuk segera mematuhi kewajiban tersebut.
Transparansi adalah fondasi integritas publik yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, pantau terus perkembangan LHKPN anggota DPD dan pejabat publik lainnya melalui situs resmi KPK. Transparansi adalah hak publik! (FMA)