Oleh : Widi Garibaldi
Dengan memanggul ransel sarat berisi uang kontan, Gubernur Jawa Barat yang lebih akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi itu berangkat menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) di penghujung minggu yang lalu. Gempa dengan magnitudo 7,7 Skala Richter yang diiringi ribuan kali gempa susulan telah mengguncang daerah ini. Lebih dari 83 penduduk menemui ajal. Selebihnya, ampir seribu orang menderita luka-luka. Yang rumahnya porak poranda terpaksa mengungsi. Makan, tidur dan membuang hajat di tenda-tenda darurat. Jumlah mereka lebih dari 110 ribu orang.
Sungguh “mulia” hati KDM. Ia meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat yang berpenduduk terbanyak di negara ini, Sebagai Kepala Daerah, seharusnya ia lebih memperhatikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh penduduknya sendiri. Banjir tahunan yang terus mengancam. Sudahkah ancaman banjir di ujung musim kemarau ini di antisipasinya dengan sungguh-sungguh ? Sejauh mana usahanya menekan angka kemiskinan yang melampaui 7 %. Sebagai hinter land Ibu Kota ini ? Apabila ditelusuri, data-data itu juga merambah ke bidang-bidang lainnya.lain. Bidang pendidikan, misalnya. Ia sendiri pernah menggerutu, menyaksikan betapa rendahnya pendidikan di daerah ini. “Parah budak ayeuna mah”,celetuknya suatu ketika mendapat jawaban salah dari seorang remaja puteri yang duduk di SMA. Pak Gubernur geleng-geleng kepala karena tak mendapat jawaban benar dari hasil perkalian 2 x 12 yang seharusnya = 24.
Tak semua orang memuji tindakannya yang sigap itu banyak yang menghubung hubungkannya dengan sindrom publisitas yang merasuki dirinya. Ia dinilai haus akan pujian publik yang tak akan diperolehnya manakala bekerja mengatur bawahan dari belakang meja. Karena itu banyak dari bawahannya yang kebingungan meyaksikan atasannya itu lebih asik dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya digeluti oleh pelaksana. Sebagai seorang yang nampaknya haus akan pujian publik, KDM senantiasa dikelilingi oleh sejumlah camera man untuk mengabadikan kegiatan-kegiatannya yang merakyat. Hasil liputan para camera man tadi langsung disiarkan kanal Youtube miliknya, “Kang Dedi Mulyadi Channel” dan “Lembur Pak Channel”.
Mengingat subscriber-nya yang sudah jutaan, gajinya sebagai Gubernur yang hanya berkisar Rp 8 juta-an, tentu tak berarti apa-apa. Soalnya, monenitasi youtubenya itu dapat menghasilkan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Karena itu tak perlu heran berapa nilai isi ransel yang diboyongnya ke NTT itu. Miliaran rupiah, yang disambut peluk cium, isak tangis, oleh penduduk yang tertimpa gempa.
Korupsi bukan ?
Tidaklah mengherankan kalau tindakan-tindakan KDM yang merakyat itu disambut hangat oleh masyarakat. Jangankan mendapat uang kontan puluhan juta rupiah, mereka yang kecipratan sebungkus bansos saja pun sudah dengan rela menyerahkan hak pilihnya. Konon pula uluran tangan KDM yang berisi jutaan rupiah untuk para korban.
Nah, karena gempa terjadi jauh dari daerahnya, sumbangan yang dibawa oleh KDM itu banyak yang menghubungkannya dengan upayanya untuk menggapai elektabilitas lebih tinggi dalam Pilpres tahun 2029. Saat ini saja, upaya KDM yang secara optimal memanfaatkan media sosial, telah menunjukkan hasil mencolok. Elektabilitasnya, sekitar 59 %. Ternyata jauh mengungguli Presiden Prabowo yang hanya 28,3 %. Untuk sementara barangkali Prabowo tak perlu pusing dengan angka-angka survei tadi. Soalnya, mereka separtai. Gerindra.
Kalau “orang-orang politik”, untuk sementara boleh nyantai, tentu tidak demikian halnya dengan “orang-orang hukum”. Menjadi pertanyaan besar apakah hasil ngonten itu dapat dikatagorikan sebagai korupsi yang memenuhi ketentuan Pasal 12 B dan 12 C UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 ?
Masalahnya, apakah penayangan media sosial itu tidak memanfaatkan jabatan yang bersangkutan dan tidak menggunakan fasilitas atau anggaran negara ? Atau, sengaja mengeksploitir penderitaan dan kemiskinan rakyat ? Tak kalah pentingnya, apakah hasil ngonten tadi sudah dilaporkan oleh sang Pejabat dalam LHKPN dan SPT Pajak Penghasilannya ?
Wallahualam !***
