KORANMANDALA.COM – Relasi politik antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan kelompok buruh yang dulu menjadi salah satu basis pendukungnya, kini berada di titik rawan. Dukungan politik yang mengantar kemenangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, berbalik menjadi kritik terbuka akibat tersendatnya komunikasi dan belum terjawabnya aspirasi pengupahan.
Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat, Suparno, mengungkapkan kekecewaannya atas sulitnya mengakses komunikasi dengan gubernur. Padahal, pada masa kampanye, ia menjadi salah satu motor penggerak dukungan buruh untuk memenangkan Dedi.
“Nomor teleponnya sudah beberapa kali ganti dan semuanya tidak aktif. Kami juga tidak pernah mendapat respons, baik secara formal maupun informal,” ujar Suparno.
Suparno bukan sekadar simpatisan. Ia terlibat langsung dalam konsolidasi buruh di sedikitnya 14 kabupaten/kota selama masa kampanye Pilgub Jabar 2024. Bahkan, pada 25 Agustus 2024 di Lembur Pakuan, Subang, ia secara terbuka menyatakan komitmen memenangkan Dedi Mulyadi.
Upaya tersebut berbuah hasil. Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025. Namun, lebih dari satu tahun berselang, komunikasi yang dulu terjalin intens kini disebut terputus.
Tak hanya itu, kritik yang dilayangkan melalui media sosial pun, menurut Suparno, tidak mendapat respons dari pihak gubernur. Ia menilai tidak ada itikad untuk membuka ruang dialog, bahkan ketika kritik datang dari kelompok buruh yang memiliki basis massa jelas.
“Kami ini jelas, posisi kami jelas, tapi tidak pernah diajak duduk bersama. Ini yang jadi pertanyaan,” katanya.
Situasi ini memunculkan kesan adanya jarak yang semakin lebar antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kelompok buruh. Dari yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan politik, kini buruh merasa kehilangan akses untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Di tengah kondisi tersebut, isu pengupahan—khususnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)—menjadi titik krusial. Buruh mendorong adanya kenaikan signifikan sebagai bagian dari janji politik, sementara pemerintah dihadapkan pada pertimbangan ekonomi yang lebih luas.
Pengamat politik Fahmy Iss Wahyudy menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara sederhana sebagai bentuk pengingkaran janji. Ia menyebut dinamika pengupahan saat ini jauh lebih kompleks, terutama dengan adanya tekanan ekonomi global dan nasional.
“Di satu sisi, kenaikan upah akan meningkatkan kesejahteraan buruh. Tapi di sisi lain, kenaikan yang terlalu tinggi bisa memengaruhi minat investasi,” ujarnya dalam wawancara, Kamis (9/4/2026).
Menurut Fahmy, Jawa Barat masih menjadi salah satu tujuan utama investasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan biaya produksi, termasuk upah tenaga kerja.
“Ada tarik-menarik kepentingan antara buruh dan investor. Ini bukan persoalan sederhana,” katanya.
Ia menambahkan, langkah paling rasional yang bisa ditempuh pemerintah adalah membuka ruang dialog seluas-luasnya antara buruh dan pengusaha. Pemerintah, dalam hal ini gubernur, harus hadir sebagai penengah untuk menjaga keseimbangan kepentingan.
“Dialog mungkin tidak selesai dalam satu-dua pertemuan. Tapi itu penting untuk mencari titik temu agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ucapnya.
Namun, di tengah rekomendasi tersebut, persoalan mendasar justru terletak pada tersumbatnya komunikasi. Tanpa adanya ruang dialog yang terbuka, potensi konflik antara buruh dan pemerintah dinilai semakin besar.
Kondisi ini sekaligus menjadi ujian kepemimpinan bagi Dedi Mulyadi. Di satu sisi, ia dituntut menjaga komitmen terhadap basis politik yang telah mendukungnya. Di sisi lain, ia harus mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Jawa Barat.
Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka. Bukan hanya berdampak pada kebijakan pengupahan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur Jawa Barat terkait keluhan yang disampaikan oleh Partai Buruh. Sementara itu, buruh mulai menunjukkan sikap kritis yang kian terbuka, menandakan bahwa relasi politik yang dulu solid kini berada di ambang keretakan.
