BBM Naik, Pemkab Purwakarta Diminta Cegah Harga Pangan Ikut Terkerek

KORAN MANDALA –Perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif angkutan berpotensi menambah tekanan terhadap harga kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan harga dan pasokan untuk memastikan kenaikan biaya distribusi tidak berujung pada lonjakan harga pangan di tingkat masyarakat.

Dampak perubahan harga BBM dan tarif angkutan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, dr. H. Agung Darwis Suriaatmaja, secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Senin (6/10/2026).

Ojol Purwakarta Didorong Jaga Keselamatan dan Kamtibmas

Rapat yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri Komjen Tomsi Tohir itu membahas sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah, termasuk perubahan harga BBM dan tarif angkutan.

Kenaikan ongkos transportasi menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya distribusi barang. Bahan pangan dan kebutuhan pokok yang bergantung pada angkutan darat maupun jalur distribusi lainnya berpotensi mengalami kenaikan harga apabila biaya pengiriman ikut meningkat.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya memantau harga di tingkat pasar, tetapi juga melihat kondisi pasokan dan rantai distribusi. Pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan biaya transportasi mulai berdampak terhadap harga yang dibayar masyarakat.

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Purwakarta, Agung Darwis Suriaatmaja, mengatakan pemantauan lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.

“Pemantauan di lapangan penting dilakukan untuk melihat perkembangan harga dan ketersediaan barang. Dengan begitu, langkah yang diambil pemerintah bisa lebih tepat dalam menjaga stabilitas harga,” ujar Agung.

Selain pemantauan harga, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) didorong memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan. Operasi pasar murah secara berkala juga menjadi salah satu langkah yang dibahas untuk membantu menjaga stabilitas harga.

Pengawasan terhadap rantai pasok juga dinilai penting untuk mengantisipasi penimbunan yang dapat mempersempit ketersediaan barang dan mendorong kenaikan harga.

Persoalan pasokan juga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah bersama Satgas MBG didorong memastikan kebutuhan bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mengganggu pasokan komoditas yang beredar di pasar umum.

Verifikasi SPPG juga diarahkan untuk memastikan sarana dan prasarana, keamanan pangan, kesehatan serta sanitasi memenuhi ketentuan.

Di tengah perubahan biaya distribusi, kebutuhan pangan program MBG menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan agar permintaan tambahan tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga komoditas di pasar.

Pemerintah daerah juga membahas potensi dampak El Nino terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan pangan. Faktor cuaca tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi produksi dan pasokan sejumlah komoditas.

Dengan berbagai faktor tersebut, pengendalian inflasi di Purwakarta tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar ketika harga sudah naik. Pemantauan harga, kecukupan pasokan, kelancaran distribusi dan pengawasan rantai pasok perlu dilakukan sejak munculnya indikasi tekanan harga.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya terlihat dari harga kebutuhan sehari-hari yang tetap terjangkau dan ketersediaan pangan yang terjaga.