Wali Kota Farhan Akui Pemkot Bandung Masih Rawan Praktik Korupsi

Koran Mandala – Pemerintah Kota Bandung masih dinilai rawan korupsi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diakui langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai mengikuti evaluasi di Pendopo Kota Bandung, Kamis 5 Juni 2025.1

“Masih ada sejumlah indikator yang harus kami benahi. Salah satunya berdasarkan laporan Pak Ujang Bahtiar dari KPK, yang menyebutkan Indeks Survei Pencegahan (ISP) Pemkot Bandung masih berada di angka 69 persen, di bawah standar nasional,” ujar Farhan.

2.000–3.000 Pekerja di Bandung Terkena PHK, Pemkot Bandung Bisa Apa ?

ADVERTISEMENT

Dengan nilai ISP yang belum ideal, Farhan mengungkapkan bahwa potensi penyelewengan anggaran masih sangat mungkin terjadi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung.

“Artinya, hampir di setiap OPD masih bisa ditemukan celah penyelewengan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan langkah pencegahan secara luar biasa. Farhan bersama Wakil Wali Kota Erwin dan Sekda Kota Bandung Iskandar sepakat untuk memperkuat integritas birokrasi di lingkungan pemerintah kota.

Salah satu indikasi terbaru yang menjadi perhatian, lanjutnya, adalah dugaan praktik pungutan liar dan jual beli kursi di sejumlah SMP negeri di Kota Bandung yang sedang dalam pembahasan oleh pihaknya.

“Untuk itu, ini juga menjadi sebuah peringatan kepada para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SMP, Jangan tergoda tawaran pungli. Kami sudah menemukan titik-titik di mana Bapak Ibu akan mendapatkan godaan,” tandasnya.