KORAN MANDALA – Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta masyarakat mempercayakan penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu senilai Rp18 miliar kepada kejaksaan.
Hal itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang menyasar rumah dinas Wakil Bupati Indramayu Syaefudin setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Lucky mengatakan, proses hukum terhadap Syaefudin saat ini tengah berjalan setelah yang bersangkutan ditahan oleh kejaksaan. Ia juga mengajak masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah selama perkara tersebut diproses.
“Kami memahami kegundahan masyarakat. Tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan,” kata Lucky saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Terkait desakan agar Syaefudin mundur dari jabatan wakil bupati, Lucky menjelaskan bahwa pemberhentian sementara belum dapat dilakukan karena status hukum yang bersangkutan masih tersangka dan belum menjalani persidangan.
Menurut Lucky, mekanisme pemberhentian sementara baru dapat dilakukan setelah status hukum Syaefudin meningkat menjadi terdakwa. Selanjutnya, proses tersebut menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi, proses pemberhentian jabatan wabup akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa. Semua dana dan tunjangan beliau saat ini masih melekat sesuai aturan,” ujarnya.
Lucky menjelaskan, setelah Syaefudin berstatus terdakwa, Kemendagri akan melakukan pemberhentian sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat bersamaan, fasilitas yang melekat pada jabatan wakil bupati juga akan dihentikan berdasarkan peraturan.
Selain mendesak Syaefudin mundur, massa demonstran juga meminta Lucky Hakim mencopot istri Syaefudin dari sejumlah jabatan organisasi, termasuk Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua PAUD.
Menanggapi tuntutan tersebut, Lucky mengatakan jabatan istri Syaefudin sebagai anggota DPR merupakan kewenangan partai politik sehingga dirinya tidak dapat melakukan intervensi.
“Kalau urusan istrinya beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR, ya itu bukan kewenangan Bupati, itu kewenangan partai. Jadi, saya tidak boleh intervensi,” katanya.
Sementara itu, terkait jabatan organisasi yang melekat pada istri wakil bupati, Lucky meyakini yang bersangkutan akan mengundurkan diri ketika suaminya sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil bupati.
“Saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil bupati. Itu di mana-mana juga seperti itu,” ujarnya.
Lucky kemudian meminta masyarakat bersabar dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kondusivitas daerah. Dia mengaku ingin tetap fokus menjalankan pembangunan di Kabupaten Indramayu.
“Jadi, tolong bersabar dan tetap kita semua menjaga kondusivitas. Ijinkan saya fokus ke proses pembangunan Indramayu. Kalau urusan pemberhentian jabatan wakil bupati adalah kewenangan Kemendagri,” tuturnya.
Sebelumnya, rumah dinas Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menjadi sasaran demonstrasi pada Kamis (19/11/2026). Massa aksi melempari rumah dinas tersebut dengan ratusan bangkai tikus sebagai bentuk protes atas penetapan Syaefudin sebagai tersangka dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp18 miliar.
Dalam aksi tersebut, demonstran juga meneriakkan desakan agar Syaefudin meminta maaf kepada masyarakat dan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil bupati.
Koordinator aksi, Wendi, mengatakan desakan mundur disampaikan karena massa menilai Syaefudin tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab setelah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi Rp18 miliar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wabup. Harusnya dia punya rasa malu, boro-boro minta maaf kepada rakyat,” kata Wendi dalam aksi tersebut.
Wendi juga menyoroti langkah Syaefudin yang sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji penetapan status tersangkanya. Menurut dia, tindakan tersebut menunjukkan Syaefudin belum memenuhi tuntutan masyarakat untuk mengakui persoalan hukum yang sedang dihadapinya.
“Ini sama saja tidak tahu malu, sudah tersangka malah mengelak, seperti tikus yang sudah menggerogoti uang rakyat tapi masih lari menyelinap. Oleh karena itu, kami menebar ratusan bangkai tikus ini di rumah dinas yang operasionalnya dibiayai oleh keringat rakyat,” ujarnya.
Selain mendatangi rumah dinas, massa juga menggelar aksi di kantor Wakil Bupati Indramayu. Mereka meminta Lucky Hakim segera menghentikan pencairan gaji dan tunjangan Syaefudin selama yang bersangkutan menjalani penahanan.
Demonstran menilai pembayaran fasilitas jabatan kepada wakil bupati yang sedang ditahan tidak semestinya terus berlangsung. Mereka memperkirakan gaji dan tunjangan Syaefudin mencapai sekitar Rp60 juta per bulan, belum termasuk biaya operasional dan fasilitas rumah dinas.
“Kami minta kepada Bupati untuk segera menghentikan pencairan tunjangan kepada wabup. Bayangkan saja, orangnya sudah di tahanan, tidak bekerja, tetapi uang masih terus mengalir kepadanya,” kata salah seorang orator aksi.
Massa juga menyoroti besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu yang menjadi pokok perkara dugaan korupsi tersebut. Mereka mempermasalahkan nilai tunjangan sebesar Rp40 juta per bulan yang disebut dibebankan kepada APBD, termasuk pajaknya.
Dalam orasinya, demonstran menduga terdapat penyimpangan dalam proses penentuan besaran tunjangan perumahan tersebut melalui penggunaan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang mereka persoalkan legalitas sertifikasinya.
Massa menilai besarnya tunjangan pejabat daerah tidak sebanding dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Indramayu. Mereka juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi seluruh fasilitas dan pembiayaan yang berkaitan dengan keluarga wakil bupati.
Sebelumnya, Syaefudin sempat mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangka terhadap dirinya. Namun, upaya hukum tersebut ditolak Pengadilan Tinggi Jawa Barat hingga akhirnya Syaefudin ditahan oleh kejaksaan.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






