Masyarakat Pangkas Belanja, UMKM Terancam Kehilangan Pendapatan

KORAN MANDALA –Kebiasaan masyarakat mengurangi pengeluaran, membatasi makan di luar rumah, hingga beralih ke produk yang lebih murah mulai menjadi gambaran perubahan pola konsumsi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Fenomena yang dikenal sebagai downgrade lifestyle ini bukan sekadar perubahan gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Telkom University, Dr. Dadan Rahadian, menilai, pengurangan belanja merupakan respons rumah tangga untuk menyesuaikan kondisi keuangan.

Universitas Telkom Dorong Perempuan Kepala Keluarga Kembangkan UMKM Kuliner

Namun, persoalan muncul ketika penghematan dilakukan secara luas dan berlangsung dalam waktu lama.

Sebab, pengeluaran masyarakat merupakan sumber pendapatan bagi pihak lain, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketika masyarakat mulai mengurangi frekuensi makan di restoran, membeli lebih sedikit produk, atau menunda belanja kebutuhan tertentu, pelaku usaha akan merasakan dampaknya melalui penurunan omzet.

Jika kondisi tersebut terjadi secara bersamaan di banyak rumah tangga, perputaran uang di tingkat masyarakat dapat melambat. Dampaknya berpotensi merembet pada penurunan aktivitas produksi hingga kebutuhan tenaga kerja.

Dadan mengaitkan fenomena tersebut dengan konsep paradox of thrift atau paradoks berhemat yang diperkenalkan ekonom John Maynard Keynes.

Konsep ini menjelaskan bahwa keputusan menghemat uang merupakan langkah rasional bagi individu. Namun, ketika sebagian besar masyarakat melakukan hal serupa secara bersamaan, penurunan konsumsi justru dapat menekan pendapatan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

“Dua orang bisa sama-sama berhenti makan di luar. Yang satu karena ingin menambah tabungan, sementara yang lain karena memang uangnya tidak cukup. Dari luar terlihat sama, tetapi maknanya sangat berbeda,” ujar Dadan.

Menurutnya, downgrade lifestyle perlu dilihat secara lebih mendalam. Perubahan pola konsumsi bisa menjadi bentuk pengelolaan keuangan yang sehat apabila dilakukan secara sadar, terencana, dan sesuai kemampuan ekonomi.

Namun, jika masyarakat terpaksa memangkas pengeluaran karena pendapatan tidak lagi mencukupi kebutuhan, kondisi tersebut menjadi sinyal yang perlu diwaspadai.

Terlebih, jika pengurangan belanja berlangsung dalam jangka panjang, pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang rentan terkena dampaknya. Berbeda dengan perusahaan besar, banyak usaha kecil sangat bergantung pada transaksi harian untuk menjaga arus kas dan membayar biaya operasional.

Ketika pembeli berkurang, pendapatan pedagang ikut menyusut. Jika omzet terus menurun, pelaku usaha bisa menghadapi kesulitan mempertahankan operasional, termasuk membayar pekerja.

“Pengeluaran satu orang adalah pendapatan orang lain. Karena itu, penghematan yang moderat dan sementara merupakan penyesuaian yang wajar. Namun, jika pesimisme berlangsung lama dan saling memperkuat, dampaknya bisa meluas ke perekonomian secara keseluruhan,” jelasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Dadan mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan keuangan hanya berdasarkan sentimen atau pemberitaan mengenai gejolak ekonomi, termasuk perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan isu Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan kebutuhan pokok, menyiapkan dana darurat, mengendalikan utang, dan memiliki perlindungan keuangan dasar.

Setelah fondasi keuangan tersebut terpenuhi, masyarakat dapat mulai berinvestasi secara bertahap dengan mempertimbangkan profil risiko, diversifikasi, dan jangka waktu tujuan keuangan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis. Legalitas penyelenggara investasi perlu diperiksa melalui otoritas berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dadan menilai, ketidakpastian ekonomi seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat ketahanan keuangan keluarga, bukan justru mengambil keputusan secara terburu-buru karena ketakutan terhadap kondisi pasar.

Masyarakat memang tidak bisa mengendalikan pergerakan IHSG, keputusan MSCI, maupun nilai tukar rupiah. Namun, pengelolaan pengeluaran, utang, dana darurat, dan peningkatan keterampilan merupakan hal-hal yang masih dapat dikendalikan.

“Pahami beritanya, tetapi jangan biarkan berita yang memutuskan. Kita tidak bisa mengatur keputusan MSCI, arah IHSG, atau nilai tukar rupiah. Yang bisa kita atur adalah pengeluaran, dana darurat, utang, perlindungan, dan keterampilan diri,” pungkasnya.