Pakar Dorong Merger BUMD Bermasalah Ketimbang Bentuk Holding

KORAN MANDALA – Pengamat ekonomi Universitas Insan Cendikia Mandiri (UICM) Bandung, Deni Rizky, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan merger atau penggabungan BUMD yang bermasalah menjadi satu kesatuan usaha, ketimbang membentuk holding baru.
‎
‎Menurut Deni, konsep holding BUMD sebenarnya memiliki tujuan yang baik jika dijalankan sesuai perencanaan. Namun, ia mengingatkan agar pembentukannya tidak sekadar menjadi wacana maupun wadah kepentingan politik.
‎
‎“Sebetulnya kalau itu dijalankan dengan konsep yang di sampaikan, memang itu bagus. Tapi memang itu harus sesuai dengan apa yang dia rencanakan,” ujar Deni Minggu (13/9/2026)
‎
‎Deni mengaku belum mengetahui sejauh mana proses pembentukan holding tersebut berjalan. Menurutnya, jika rencana itu serius dilakukan, Pemprov Jabar perlu segera menyiapkan tim yang secara khusus menangani proses pembentukannya.
‎
‎“Saya tidak tahu sampai saat ini apakah sudah ada proses sampai mananya. Apakah sudah ada pembentukan, misalkan ada tim nya atau seperti apa. Itu kan harus segera dilakukan kalau memang ada,” katanya.
‎
‎Meski demikian, Deni menekankan pembentukan holding tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Terlebih, perlu dipastikan siapa yang nantinya akan mengelola holding tersebut.
‎
‎“Ini harus dikaji dengan matang. Jangan sampai misalkan ada beban anggaran lagi. Secara konsep bagus, tapi apakah orang-orang yang nanti akan memegang di dalamnya itu orang-orang profesional atau seperti apa,” ujarnya.
‎
‎Deni juga mengingatkan agar holding BUMD tidak berubah menjadi wadah politik atau tempat menampung kepentingan politik tertentu.
‎
‎“Jangan sampai ini menjadi wadah politik juga. Meskipun tidak bisa jauh, yang namanya pemerintah ya tidak jauh dari wadah politik, siapa pun pemimpinnya. Tapi ini harus diperbaiki,” katanya.
‎
‎Menurut Deni, apabila dibandingkan antara membentuk holding baru dengan melakukan merger terhadap BUMD yang bermasalah, ia lebih cenderung memilih opsi merger.
‎
‎“Merger, sebetulnya. Mendingan merger,” tegasnya.
‎
‎Deni menilai merger dapat menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki BUMD yang selama ini mengalami masalah sekaligus mengurangi kebutuhan suntikan anggaran dari pemerintah daerah.
‎
‎“Kalau merger, BUMD-BUMD yang sakit, ya bisa kita perbaiki di situ. Untuk mengurangi juga suntikan-suntikan anggaran, supaya lebih baik,” tuturnya.
‎
‎Ia mencontohkan proses merger yang sebelumnya telah dilakukan pada sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama terhadap sejumlah BPR yang mengalami masalah.
‎
‎“Contoh misalkan BPR. Banyak BPR yang sudah sakit dan lain sebagainya, di-merger dan sebagainya. Itu bisa lebih efektif sebetulnya untuk saat ini,” katanya.
‎
‎Deni menilai opsi tersebut semakin penting dipertimbangkan di tengah kondisi politik dan keuangan yang dinilainya belum stabil. Karena itu, pembentukan holding BUMD menurutnya bukan perkara sederhana yang bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan sesaat.
‎
‎“Di tengah saat ini memang lagi gejolak politik yang kurang stabil, keuangan yang kurang stabil. Ini juga harus dipikirkan dengan matang. Pembuatan holding ini bukan hal yang mudah,” tandasnya