KSPSI Jabar Tolak RPP Pengupahan, Desak Kenaikan UM 2026 Minimal 8,5 Persen
KORAN MANDALA – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) mendorong pemerintah menunjuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dorongan tersebut menyusul lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 253, perusahaan diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon untuk menjamin pemenuhan hak pekerja ketika terjadi PHK.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan, ketentuan tersebut diperlukan karena masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan pesangon ketika perusahaan tempat mereka bekerja tutup, mengalami kepailitan, maupun kondisi lain yang berujung pada PHK.
“Selama ini banyak terjadi PHK karena perusahaan tutup, pailit dan lain-lain, tetapi buruh tidak mendapatkan pesangon. Sehingga diperlukan kepastian hukum untuk melindungi pesangon buruh melalui Dana Cadangan Pesangon,” kata Roy dalam keterangannya Selasa, (17/11/2026)
Menurutnya, perusahaan nantinya diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon setiap bulan melalui lembaga yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk mengelolanya.
Terkait lembaga pengelola, Roy menyebut FSP TSK SPSI mendukung agar pemerintah memberikan mandat tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami berpandangan dan mendukung agar Dana Cadangan Pesangon tersebut dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, mengingat pesangon adalah hak buruh yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Roy menilai BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman dalam mengelola dana pekerja melalui berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Program-program jaminan hak buruh tersebut telah dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak masih bernama ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) pada 1977. Sehingga kami berpandangan BPJS Ketenagakerjaan sangat memenuhi syarat dan berpengalaman dalam mengelola dana buruh,” jelasnya.
Selain pengalaman pengelolaan, Roy juga menyoroti keberadaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur serikat pekerja atau serikat buruh dan unsur pemberi kerja atau pengusaha.
Menurutnya, keterlibatan kedua unsur tersebut penting untuk mengawasi pengelolaan dana yang menjadi hak pekerja.
“Di BPJS Ketenagakerjaan ada Dewan Pengawas dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan juga unsur Pemberi Kerja/Pengusaha yang tugasnya mengawasi pengelolaan dana hak buruh yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Roy.
Sebaliknya, ia berpandangan lembaga lain belum memiliki pengalaman dalam mengelola jaminan hak pekerja seperti yang selama ini dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan demikian, tentu Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI meminta kepada pemerintah untuk menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon,” tegasnya.