KORAN MANDALA – Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai tidak seharusnya berdampak pada pengurangan anggaran olahraga dan pembinaan atlet.
Sebab, sektor tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Menurut Maulana, pembiayaan Porprov seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan daerah tuan rumah. Namun, porsi pendanaan terbesar semestinya tetap berasal dari pemerintah provinsi.
“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana saat dihubungi. Selasa (17/11/2026)
Ia menjelaskan, hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada KONI Jabar sekitar Rp20 miliar pada 2026 tidak seluruhnya dialokasikan untuk penyelenggaraan Porprov. Dana tersebut juga digunakan untuk kebutuhan operasional organisasi dan kegiatan rutin lainnya.
Maulana menilai, ketergantungan pembiayaan terhadap daerah tuan rumah berpotensi menimbulkan persoalan, terutama dalam menjaga independensi penyelenggara ketika terjadi sengketa pertandingan.
“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya.
Selain persoalan pembiayaan Porprov, Maulana turut menyoroti penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilainya belum dilakukan secara seimbang.
Menurut dia, penghematan anggaran semestinya dilakukan dengan mengevaluasi seluruh sektor berdasarkan efektivitas dan urgensinya. Bukan justru memangkas anggaran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia mencontohkan anggaran olahraga, pembinaan atlet, hingga bantuan untuk lembaga pesantren yang mengalami pengurangan. Sementara itu, belanja infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, dan penerangan jalan umum dinilainya masih mendapat alokasi besar.
“Kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya semua sektor dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk peningkatan kualitas manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet, dipangkas begitu besar, sementara belanja infrastruktur tetap tinggi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, efisiensi seharusnya diarahkan pada belanja yang tidak efektif dan tidak mendesak. Sebab, pembinaan olahraga tidak bisa hanya diukur dari penyelenggaraan kompetisi empat tahunan, tetapi juga menyangkut proses pembentukan dan peningkatan prestasi atlet secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Maulana juga menyoroti sejumlah persoalan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan Porprov XV Jabar 2026. Salah satunya berkaitan dengan honorarium juri dan wasit yang disebut berada di kisaran Rp300.000 per hari, tanpa memperhitungkan jumlah pertandingan yang harus ditangani.
Selain itu, biaya pengajuan protes pertandingan yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah juga dinilai perlu dievaluasi. Ketersediaan juri profesional dari luar Jawa Barat turut menjadi perhatian untuk menjaga objektivitas dan netralitas pertandingan.
Maulana meminta Pemprov Jabar mengevaluasi skema pembiayaan Porprov secara menyeluruh. Menurutnya, kompetisi olahraga harus didukung anggaran yang memadai agar profesionalitas penyelenggaraan, keadilan pertandingan, dan pembinaan atlet tetap terjaga.
“Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






