BKD Jabar Kaji Larangan Vape bagi ASN dan Non-ASN

KORAN MANDALA –Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat tengah mengkaji penerapan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai non-ASN.

Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, penyusunan surat edaran (SE) terkait larangan vape masih dikoordinasikan dengan sejumlah pihak. Sosialisasi awal bahkan telah dilakukan melalui media publikasi dan flyer bertajuk ASN Jawa Barat Tanpa Vape.

“Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” ujar Dedi, Kamis (12/11/2026).

Rencana kebijakan tersebut turut mempertimbangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Dedi mengatakan, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan merokok. Potensi penyalahgunaan perangkat tersebut juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kedisiplinan dan keteladanan aparatur pemerintah.

“Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN,” ucapnya.

Karena itu, kebijakan yang disiapkan tidak akan membedakan status kepegawaian. Seluruh pegawai di bawah naungan Pemprov Jabar akan masuk dalam cakupan aturan tersebut.

“Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya,” katanya.

Meski arah kebijakan sudah ditentukan, Pemprov Jabar belum menetapkan secara final batas penerapan larangan tersebut.

BKD bersama Biro Hukum masih mengkaji apakah penggunaan vape hanya dilarang di lingkungan dan selama jam kerja atau juga mencakup aktivitas pegawai di luar kedinasan.

“Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok,” jelasnya.i.

Namun, pelanggaran penggunaan vape tidak otomatis berujung pada hukuman disiplin. Sanksi kepegawaian dimungkinkan apabila perilaku tersebut menimbulkan dampak terhadap kinerja, kedisiplinan, maupun pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan.

“Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing. Tetapi kalau sudah menimbulkan dampak terhadap disiplin kerja, pasti akan kita lakukan pemberlakuan hukuman disiplin,” katanya.

Dedi menambahkan, pembatasan penggunaan rokok elektrik tersebut diharapkan tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan administratif.

Pemprov Jabar juga menargetkan tumbuhnya kesadaran pegawai untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkotika serta menjaga integritas aparatur pemerintahan.

“Jadi, kebijakan itu bukan hanya semata-mata bentuk pembatasan terhadap kebiasaan individu, tetapi lebih kepada upaya membangun kesadaran kolektif, mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta memperkuat tanggung jawab dan keteladanan bagi aparatur,” tandasnya.