ODGJ di Puskesmas Maleber Perlu Mendapat Perhatian Serius (Hendra/Koranmandala)
KORAN MANDALA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta memastikan penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui fitur Angkut ODGJ dalam aplikasi Sapa Warga tidak berhenti pada layanan pelaporan dan penjemputan pasien.
Pengawasan harus dilakukan hingga pasien mendapatkan perawatan dan pendampingan setelah keluar dari rumah sakit.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Wicaksono, mengatakan, pengawasan pemerintah perlu mencakup seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari laporan masyarakat diterima hingga pasien memperoleh penanganan kesehatan jiwa secara berkelanjutan.
“Setiap laporan harus memiliki petugas penanggung jawab, batas waktu tindak lanjut, dan catatan perkembangan yang dapat diperiksa. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara jelas lembaga mana yang telah bekerja, tahapan mana yang mengalami hambatan, serta siapa yang harus bertanggung jawab ketika pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan,” kata Kristian.
Dia menilai, pengawasan administratif perlu diikuti sistem evaluasi dengan indikator keberhasilan yang terukur.
Beberapa indikator yang dapat digunakan di antaranya rata-rata waktu respons terhadap laporan, persentase laporan yang berhasil ditindaklanjuti, jumlah pasien yang diterima rumah sakit rujukan, hingga ketersediaan obat dan pendampingan setelah pasien dipulangkan.
“Hasil evaluasi tersebut perlu dilaporkan secara berkala kepada publik dalam bentuk data yang mudah dipahami. Pemerintah juga perlu membuka ruang pengaduan apabila masyarakat menemukan laporan yang tidak ditindaklanjuti atau pasien yang kembali terlantar,” ujarnya.
Kristian menambahkan, pengawasan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.
Regulasi tersebut menempatkan perlindungan dan jaminan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Selain persoalan koordinasi dan evaluasi, aspek perlindungan identitas serta martabat pasien juga tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk keperluan verifikasi laporan harus disertai perlindungan informasi pribadi dan kondisi kesehatan pasien.
Hal itu penting agar data pasien tidak tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penggunaan fitur sebagai sarana pelabelan, diskriminasi, maupun tindakan pengangkutan secara sewenang-wenang.
“ODGJ bukan persoalan ketertiban umum semata, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan, perawatan, dan perlindungan,” tuturnya.
Karena itu, Kristian menegaskan, keberhasilan kebijakan penanganan ODGJ melalui aplikasi Sapa Warga harus diukur dari kemampuan pemerintah membangun pelayanan yang terkoordinasi, manusiawi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan masyarakat bisa melaporkan keberadaan ODGJ melalui aplikasi. Setiap laporan harus menghasilkan tindakan yang tepat dan memastikan pasien memperoleh pelayanan yang layak.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjamin bahwa setiap laporan menghasilkan tindakan yang tepat, setiap pasien memperoleh pelayanan yang layak, dan tidak ada lembaga yang melepaskan tanggung jawab sebelum proses penanganan selesai,” pungkasnya