Fitur Angkut ODGJ Sapa Warga Belum Teruji, Ini Catatan Pengamat

KORAN MANDALA – Peluncuran fitur Angkut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam aplikasi Sapa Warga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai menjadi langkah awal untuk memperbaiki koordinasi penanganan pasien.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Wicaksono, mengatakan, keberhasilan fitur tersebut tidak cukup diukur dari tersedianya sarana pelaporan digital bagi masyarakat.

Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti hingga pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai.

“Efektivitas fitur pelaporan dan penanganan ODGJ perlu dilihat dari kemampuannya menyelesaikan persoalan pelayanan, bukan sekadar dari keberhasilan pemerintah menyediakan sarana pelaporan digital,” kata Kristian saat dihubungi koran Mandala. Minggu (15/11/2026)

Menurutnya, kehadiran fitur Angkut ODGJ yang diluncurkan pada 13 November 2026 tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperbaiki koordinasi antarlembaga dalam menangani persoalan kesehatan jiwa.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.

Perkembangan laporan juga dapat dipantau menggunakan nomor tiket atau nomor induk kependudukan (NIK).

Kristian menilai, sistem pelaporan terpadu berpotensi mengurangi persoalan yang selama ini terjadi, terutama ketika pasien dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian fasilitas kesehatan yang akan menerima.

“Digitalisasi dapat mengurangi persoalan tersebut karena setiap laporan memiliki identitas, tahapan penanganan, dan instansi yang bertanggung jawab. Namun, keberadaan sistem digital belum otomatis menjamin penyelesaian masalah,” ujarnya.

Menurut Kristian, setidaknya terdapat empat tahapan yang harus dipastikan berjalan agar fitur tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertama, laporan yang masuk harus diverifikasi secara cepat dan tepat agar petugas tidak keliru mengidentifikasi kebutuhan pasien.

Kedua, proses penjangkauan harus melibatkan petugas yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menangani kondisi kesehatan jiwa.

Ketiga, pemerintah harus memastikan pasien diterima oleh fasilitas kesehatan yang sesuai, bukan sekadar dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain.

Keempat, pelayanan harus tetap berlanjut setelah pasien keluar dari rumah sakit melalui pemantauan kesehatan, pemberian obat, rehabilitasi hingga pendampingan keluarga.

“Keberhasilan fitur tidak cukup diukur dari jumlah laporan yang masuk atau pasien yang berhasil dijemput, tetapi juga dari kepastian bahwa setiap orang memperoleh pelayanan hingga tahap pemulihan,” tutupnya.