KORAN MANDALA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram tidak serta-merta menjadi dasar bagi pemerintah untuk melarang peredaran produk tersebut.
Pelarangan tetap membutuhkan regulasi resmi melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Wicaksono, mengatakan, fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian vape.
Menurutnya, fatwa keagamaan dan peraturan pemerintah memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. MUI memiliki kewenangan memberikan pandangan hukum keagamaan kepada umat Islam.
Sementara itu, kewenangan mengatur dan membatasi peredaran barang melalui peraturan perundang-undangan berada pada pemerintah dan lembaga negara sesuai kewenangannya.
“Fatwa MUI dapat menjadi masukan moral dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, tetapi keputusan pelarangan tetap harus melalui proses hukum, kajian ilmiah, dan pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas,” kata Kristian saat dihubungi koran Mandala. Minggu, (15/11/2026)
Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 149 dan Pasal 150, yang mengatur pengamanan zat adiktif serta kewajiban pencantuman peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik.
Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan cukai terhadap rokok elektrik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2024.
“Artinya, selama ini pemerintah menggunakan pendekatan pengendalian melalui persyaratan produksi, peredaran, peringatan kesehatan, dan pungutan cukai, bukan pelarangan total,” ujarnya.
Menurut Kristian, persoalan utama yang harus diperhatikan bukan hanya mengenai perlu atau tidaknya vape dilarang, melainkan kemampuan pemerintah memastikan kebijakan tersebut benar-benar melindungi masyarakat.
Jika pemerintah memilih menerapkan pelarangan total, kebijakan tersebut harus didukung kajian mengenai dampak kesehatan, pola konsumsi, kemampuan pengawasan, hingga potensi munculnya perdagangan ilegal.
“Karena itu, ketegasan aturan harus diikuti kemampuan penegakan hukum, bukan sekadar pengumuman pelarangan,” tegasnya.
Dari sisi kewenangan, Kristian menilai pemerintah pusat perlu mengambil peran utama dalam menentukan arah kebijakan pengendalian vape, termasuk apabila nantinya diputuskan untuk menerapkan pelarangan secara nasional.
Sementara itu, pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing melalui penerapan kawasan tanpa rokok, pengawasan tempat penjualan, pembatasan akses anak dan remaja, serta penertiban iklan dan promosi yang melanggar ketentuan.
Dia menyebut, Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok. Pengawasan iklan rokok elektronik di media digital juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/963/2026.
“Pembagian kewenangan ini penting agar pemerintah daerah tidak membuat larangan yang melampaui kewenangannya, tetapi tetap aktif melindungi masyarakat melalui instrumen yang tersedia,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya menyasar pengguna, tetapi harus menjangkau seluruh rantai peredaran, mulai dari produsen, distributor, penjual, iklan digital hingga jalur masuk barang ilegal.
“Keberhasilan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak produk yang disita atau toko yang ditutup, tetapi oleh penurunan penggunaan vape, berkurangnya paparan nikotin pada anak dan remaja, serta meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat,” tandasnya.
Dengan demikian, fatwa MUI sebaiknya menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi pemerintah, bukan pengganti proses perumusan kebijakan publik yang demokratis dan berdasarkan hukum
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
