Ratusan mahasiswa BEM Nusantara Bandung menggelar aksi di DPRD Jabar, menuntut evaluasi MBG, penanganan karhutla, perlindungan HAM, dan reformasi hukum. (Sarah/Koran Mandala)
KORAN MANDALA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Wilayah Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).
Mengusung tajuk #RezimKejamKamiTakBungkam, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program pemerintah hingga reformasi penegakan hukum.
Aksi tersebut diawali dari titik kumpul di Tugu Toga Universitas Islam Bandung (Unisba). Selanjutnya, massa bergerak bersama menuju Gedung DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasi.
Koordinator BEM Nusantara Jawa Barat, Kamal Rahmatullah, mengatakan aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung. Di antaranya Unisba, Digitech, Universitas Pasim, UTB, Unipi, dan UMB.
“Secara kawan-kawan yang tergabung hari ini ada di BEM Nus Kota Bandung, yang kampus-kampusnya ada Universitas Islam Bandung, Digitech, Universitas Pasim, UTB, Unipi, dan UMB juga ada,” ujar Kamal, Jum’at (6/11/2026)
Berdasarkan hasil konsolidasi, jumlah peserta yang diperkirakan mengikuti aksi mencapai sekitar 265 orang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional. Salah satunya terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap kedua program tersebut, meningkatkan standar keamanan pangan, serta menindak tegas setiap pelanggaran secara transparan dan akuntabel.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta mengusut korporasi yang diduga melakukan pembakaran lahan.
Selain itu, massa meminta pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar dan penghentian deforestasi yang mengatasnamakan pembangunan.
Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa turut meminta pemulihan anggaran penanggulangan bencana serta perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang terdampak karhutla.
Persoalan kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM) juga menjadi perhatian. Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil, membebaskan tahanan politik yang dinilai ditahan secara sewenang-wenang, serta menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Tak hanya itu, mereka menuntut reformasi total sistem penegakan hukum di Indonesia. Reformasi tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang, korupsi, impunitas, diskriminasi, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat.
Kamal berharap aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti pemerintah melalui langkah konkret.
“Harapannya tentu untuk akhirnya bisa didengar, pun juga bisa ditindaklanjuti apa yang menjadi poin tuntutan kami. Secara menyeluruh, berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini juga bisa diberikan solusi yang konkret dalam waktu yang cepat,” tuturnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap berbagai persoalan yang mereka suarakan tidak sekadar menjadi aspirasi yang diterima pemerintah, tetapi juga ditindaklanjuti dengan kebijakan dan penyelesaian nyata.