KORAN MANDALA –Kesenjangan antara kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan kebutuhan dunia industri menjadi sorotan DPRD Jawa Barat.
Pembaruan kurikulum secara berkala dinilai perlu dilakukan agar keterampilan siswa sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK pada Mei 2026 mencapai 10,64 persen, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menilai persoalan tersebut perlu ditangani melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi siswa, serta pembaruan sarana dan prasarana praktik di sekolah.
“Ini dalam rangka memberikan daya dukung, mencocokkan lulusan, kompetensi, dan keterampilan anak-anak agar sesuai dengan kebutuhan industri. Tentu saja ini harus beradaptasi,” ujar Siti Muntamah Saat dihubungi Senin, (12/10/2026)
Menurut Siti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan perhatian terhadap ketersediaan fasilitas praktik SMK. Peralatan yang digunakan siswa harus mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran tidak tertinggal dari kebutuhan dunia kerja.
“Siapa yang bisa beradaptasi, ya dia masih hidup. Artinya, ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam menyediakan sarana prasarana untuk teman-teman SMK,” ungkapnya.
Ia mencontohkan bidang otomotif yang kini mulai beralih ke teknologi kendaraan listrik. Perubahan tersebut perlu diikuti dengan pembaruan materi pembelajaran dan mesin praktik yang tersedia di sekolah.
Siti menyebut, sejumlah SMK Maung juga menyampaikan keluhan terkait kebutuhan peningkatan kualitas sarana praktik. Menurutnya, siswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan teknologi industri.
“Misalnya, mesin yang digunakan untuk praktik harus diperbarui. Jangan sampai siswa hanya belajar dari buku, sementara teknologi di industri sudah berkembang pesat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan relevansi pembelajaran otomotif apabila masih hanya berfokus pada kendaraan berbahan bakar bensin, sementara teknologi kendaraan listrik berbasis baterai terus berkembang.
“Sekarang, kendaraan roda dua maupun roda empat di bidang otomotif sudah mulai beralih ke teknologi listrik. Jadi, apakah pembelajaran masih relevan jika hanya berfokus pada kendaraan berbahan bakar bensin?” kata Siti.
Selain pembaruan fasilitas praktik, ia menilai kurikulum SMK tidak bisa dipertahankan dalam pola yang kaku. Evaluasi dan penyesuaian harus mengikuti kebutuhan industri, bahkan dapat dilakukan setiap tahun apabila diperlukan.
“Kalau kebutuhannya setahun sekali, setahun sekali harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan dengan pola belajar yang lama,” ucapnya.
Siti juga mendorong kerja sama lintas kementerian untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya melibatkan kementerian yang membidangi pendidikan, tetapi juga perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait sektor industri.
“Saya pikir kalau kita berbicara tentang anak-anak SMK, tidak hanya kita bisa berbicara tentang Menteri Pendidikan, tapi bekerja sama dengan Kemnaker,” tambahnya.
Di tengah perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi guru juga menjadi perhatian. Guru perlu memperoleh pembaruan keterampilan agar mampu mengikuti perubahan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses pembelajaran.
“Nah, ini perlu cepat-cepat beradaptasi, ya, dalam peningkatan kompetensi guru juga,” tuturnya.
Siti berharap, pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas praktik yang memadai dapat memperkecil kesenjangan keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri.
Ia menegaskan, tingginya pengangguran lulusan SMK tidak semestinya langsung diartikan bahwa pendidikan vokasi menjadi penyebab persoalan tersebut. Menurutnya, kesenjangan kompetensi antara lulusan dan kebutuhan industri juga harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai muncul lagi anggapan bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran. Persoalannya bukan pada SMK sebagai penyumbang pengangguran, melainkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan yang dimiliki lulusan,” tegasnya
