KORAN MANDALA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan siswa sebagai objek eksperimen melalui perubahan kebijakan pendidikan yang terlalu cepat. Hal itu disampaikannya menanggapi rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa.
Menurut Andri, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, mulai dari pemerataan akses sekolah, kualitas tenaga pendidik, hingga kesenjangan fasilitas dan biaya pendidikan.
“Kita ini terlalu cepat merobah-robah sistem. Kita menjadikan siswa itu sebagai bahan eksperimen. Berganti-ganti kebijakannya terlalu cepat,” kata Andri Saat dihubungi Minggu (11/10/2026)
Ia menilai, sebelum menerapkan kebijakan baru, pemerintah perlu memastikan seluruh anak memiliki akses terhadap sekolah yang layak. Pemerataan kualitas tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan antarsekolah.
“Daripada kita ngotak-ngatik ini, ngotak-ngatik itu, gini deh, pastikan saja dulu semua sekolah itu bisa diakses oleh semua orang. Tidak ada blank spot. Pastikan dulu deh, kualitas tenaga pendidik kita itu baik,” ujarnya.
Andri juga menyoroti kesenjangan fasilitas pendidikan antara sekolah yang memiliki sarana lengkap dan sekolah yang masih menghadapi keterbatasan. Menurutnya, perbedaan tersebut mencerminkan belum meratanya kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Saya ngelihat hari ini, ada jarak yang terlalu lebar antara pendidikan yang bisa dikonsumsi atau diakses oleh orang-orang yang memiliki uang dengan orang yang enggak punya uang. Jaraknya terlalu lebar,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, sejumlah sekolah dasar memiliki fasilitas seperti kolam renang dan mampu memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada siswanya. Sementara itu, masih ada sekolah dasar lain dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan dan fasilitas terbatas.
“Di satu sisi kita ngelihat ada SD yang punya kolam renang, di sisi lain kita ngelihat SD-SD yang keadaannya memprihatinkan,” tuturnya.
Karena itu, Andri mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memprioritaskan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
Menurutnya, kesenjangan juga terlihat dari perbedaan biaya pendidikan di sekolah swasta. Ia menyinggung adanya sekolah yang mematok biaya masuk hingga Rp50 juta sampai Rp60 juta, dengan fasilitas dan program pembelajaran yang tidak dapat dijangkau semua kalangan.
“Kita fokus dulu dalam menciptakan keadilan dalam pendidikan supaya jarak senjang antara sekolah-sekolah elit, pembiayaan sekolah swasta juga ya, dan sekolah-sekolah kita itu enggak terlampau jauh,” katanya.
Terkait kurikulum, Andri berpandangan bahwa evaluasi tetap diperlukan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tantangan yang dihadapi siswa saat ini. Ia menilai perkembangan teknologi, penggunaan gawai, dan derasnya arus informasi membuat proses mendidik anak semakin kompleks.
“Kurikulumnya juga saya kira harus dikaji ulang, ya. Dikaji ulang. Terutama ya betul, saya memang menyaksikan bahwa hari ini tantangannya kan besar. Kalau dulu, kita mengajari anak-anak itu jauh lebih mudah daripada sekarang. Kalau sekarang kan dari gadget, informasi dari luar,” katanya.
Meski demikian, Andri menegaskan bahwa pembenahan kualitas tenaga pendidik perlu menjadi perhatian sebelum pemerintah melangkah lebih jauh dalam mengevaluasi kurikulum maupun menerapkan kebijakan tidak naik kelas.
“Maka sebelum kita jauh ngomong ke kurikulum, ya, saya mau ngobrol dulu, bisa enggak kita pastikan kualitas tenaga pendidik kita ada pada level yang enggak terlalu jauh,” tegasnya
