KORAN MANDALA – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Jawa Barat menyoroti kebutuhan dan ketahanan pasokan energi dalam pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Ketua METI Jawa Barat, Fragaria Alfissima, mengatakan data center membutuhkan energi dalam jumlah besar karena fasilitas tersebut harus beroperasi secara terus-menerus. Kondisi itu membuat sumber pasokan energi perlu dipikirkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan.
“Data center ini kalau memang kebutuhannya sangat banyak, kalau lihat di dunia itu data center memang sudah banyak dan sekarang banyak juga yang dibangun di Indonesia. Itu sangat haus energi, sangat rakus energi,” kata Fragaria saat dihubungi koran Mandala Jum’at (2/10/2026)
Menurutnya, pembangunan data center perlu di ikuti perencanaan kebutuhan energi untuk jangka panjang. Pemerintah, kata dia, harus menghitung kebutuhan pasokan energi apabila pembangunan data center terus bertambah di Indonesia.
“Ini harus direncanakan dengan baik, lagi-lagi ujungnya adalah perencanaan. Ini nanti kalau Indonesia membangun data center sekian banyak, kebutuhan energinya harus dipasok dari apa, itu harus masuk dalam perencanaan,” ujarnya.
Fragaria menilai kebutuhan tersebut seharusnya telah dipetakan dalam rencana pembangunan, termasuk untuk jangka waktu lima hingga 10 tahun ke depan.
“Misalkan dalam lima tahun ke depan, dalam 10 tahun, harus masuk dalam perencanaan pembangunan itu,” katanya.
Ia menegaskan persoalan energi tidak bisa dipisahkan dari pembangunan data center. Ketika fasilitas tersebut dibangun, pemerintah juga perlu memastikan dari mana kebutuhan energinya akan dipenuhi dan sumber energi apa yang digunakan.
“Di satu sisi kita perlu, oke kita harus membangun data center satu hal, tapi di sisi lain energinya terus kita mau bangun dari mana, disuplai dari sumber energi apa,” tutur Fragaria.
Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan
Fragaria juga menyinggung persoalan kelengkapan perizinan dalam pembangunan data center AI Jatiluhur yang sebelumnya dihentikan sementara karena Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum rampung..
“Fungsi pemerintah itu kan melakukan perencanaan, melakukan pengawasan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tetap berjalan, tetapi keselamatan serta kesinambungan hajat hidup masyarakat juga harus terjaga.
“Sehingga proses kehidupan masyarakat, rakyat ini bisa terjamin, baik dari sisi perkembangan ekonomi harus tumbuh, kemajuan harus bisa dipertahankan, tapi juga keselamatan dan kesinambungan hajat hidupnya juga harus terjaga,” tutur Fragaria.
Lebih lanjut, Fragaria meminta pemerintah lebih siap menghadapi perkembangan energi dan transisi energi yang berlangsung cepat. Menurutnya, perencanaan dan riset diperlukan agar Indonesia tidak mudah terguncang ketika terjadi krisis energi.
“Intinya pemerintah harus lebih siap, lebih tanggap, mampu melihat ke depan, dan tadi, bisa melakukan perencanaan dengan baik,” katanya.
Fragaria menilai persoalan juga dapat muncul pada tahap pelaksanaan rencana. Ia mengatakan kepentingan bisnis dan ekonomi dari pihak tertentu perlu diperhatikan agar tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
“Kita dalam perencanaan sudah cukup baik, tapi pelaksanaannya, pelaksanaan dari rencana itu yang kemudian banyak masalahnya karena kepentingan-kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tertentu yang belum tentu mencerminkan kepentingan hajat hidup orang banyak,” tutupnya
