DPRD Jabar Dorong Perluasan Gerakan Mahasiswa Edukasi Sampah

KORAN MANDALA – DPRD Jawa Barat mendorong gerakan mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat soal pengelolaan sampah diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mengatakan perguruan tinggi di berbagai daerah dapat dilibatkan untuk membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle.

“Kita mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan mahasiswa. Seperti halnya untuk pilot project di Arcamanik dengan Unisba, itu cukup baik dan perlu diperkuat dengan menambah jumlah mahasiswa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengedukasi program 3R,” ujar Tedy, Kamis (1/10/2026.)

Menurut Tedy, gerakan tersebut tidak seharusnya hanya berfokus di Bandung Raya. Ia mendorong keterlibatan perguruan tinggi di seluruh Jawa Barat agar edukasi pengelolaan sampah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Dan besar harapan sebetulnya ini menjadi gerakan se-Jawa Barat. Di tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat juga ada perguruan tingginya. Nah, ini kita dorong justru tidak hanya untuk Bandung saja, tetapi se-Jawa Barat dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat untuk turun bersama-sama dengan pemerintah memberikan edukasi,” katanya.

Tedy mengatakan kegiatan tersebut dapat diintegrasikan dengan program kuliah kerja nyata (KKN) maupun kuliah lapangan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman di lapangan, tetapi juga dapat berkontribusi memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Termasuk juga dengan mengoptimalkan KKN maupun kuliah lapangan. Itu lebih diarahkan untuk salah satu yang menjadi PR di Jawa Barat, yaitu masih dibutuhkannya edukasi yang masif terkait dengan 3R pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah daerah di Jawa Barat telah memiliki gerakan pengelolaan sampah masing-masing. Di Kota Bandung terdapat gerakan Kang Pisman atau Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan. Sementara di Kota Cimahi terdapat gerakan Ompimpa atau Orang Cimahi Memilah Sampah.

Namun, Tedy menekankan materi edukasi yang diberikan mahasiswa harus memiliki standar yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat seragam dan sesuai dengan program pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah.

“Kita support dan juga kita dorong agar ada kejelasan terkait dengan materi yang disampaikan sehingga tepat, distandarisasi, dan juga tentunya didampingi oleh dosen-dosennya. Jadi, tidak hanya sekadar mahasiswa,” katanya.

Selain perguruan tinggi, Tedy juga mendorong keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat dalam gerakan edukasi pengelolaan sampah.

“Plus juga pelibatan dari seluruh ASN di Jawa Barat ini untuk terlibat bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat,” ucapnya.

Menurut Tedy, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan ASN diperlukan agar edukasi pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas di berbagai daerah Jawa Barat.