Bukan Sekadar Estetik, Trotoar Gasibu Diminta Lebih Ramah Difabel

KORAN MANDALA – Trotoar di kawasan Gasibu, Kota Bandung, dinilai belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Meski secara visual terlihat baik, sejumlah bagian trotoar disebut masih menyulitkan pengguna disabilitas saat melintas.
‎
‎Koordinator Wilayah Kopeka Bandung, Muhammad Fadhil, mengatakan persoalan tersebut terlihat ketika pihaknya bersama komunitas disabilitas melakukan kegiatan tamasya trotoar untuk melihat langsung aksesibilitas trotoar di kawasan Gasibu.
‎
‎Menurut Fadhil, persoalan utama tidak hanya terletak pada tampilan trotoar, tetapi juga pada fungsi dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
‎
‎“Trotoar Gasibu mungkin dalam visual mata terlihat bagus, dari segi estetika. Tapi dari segi fungsinya kurang bagi penyandang disabilitas” kata Fadhil saat dihubungi Koran Mandala Selasa (29/9/2026)
‎
‎Ia menyoroti sejumlah aspek teknis, salah satunya keberadaan ramp yang menurutnya harus terhubung dengan permukaan aspal serta memiliki kemiringan yang sesuai agar dapat dilalui pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lainnya.
‎
‎Fadhil juga menyebut kemiringan pada jalur trotoar perlu memperhatikan aspek keselamatan. Pada bagian yang memiliki kemiringan memanjang, menurutnya, perlu disediakan pegangan untuk membantu penyandang disabilitas ketika melintas.
‎
‎“Ramp itu harus menyatu dengan aspal. Dan kemiringan maksimal dari ramp itu 8 persen atau 4 derajat lebih. Di setiap adanya kemiringan memanjang, itu harus disediakan pegangan untuk rekan-rekan disabilitas” ujarnya.
‎
‎Selain persoalan aksesibilitas, Fadhil mempertanyakan proses pembangunan dan revitalisasi kawasan Gasibu. Ia menilai hal tersebut perlu mendapat perhatian karena kawasan tersebut telah mengalami revitalisasi lebih dari satu kali.
‎
‎Menurutnya, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran publik semestinya memperhatikan aspek aksesibilitas sejak tahap perencanaan, bukan hanya mengutamakan tampilan fisik setelah proyek selesai.
‎
‎“Gasibu ini sudah direvitalisasi hingga dua kali. Dan setiap revitalisasi pasti membutuhkan anggaran publik,” katanya.
‎
‎Fadhil juga menyoroti keterbukaan informasi terkait proyek pembangunan di kawasan tersebut. Ia mengaku mempertanyakan dokumen perencanaan dan informasi publik mengenai proyek revitalisasi Gasibu.
‎
‎“Untuk dokumen-dokumen perencanaan, keterbukaan informasi publik tentang proyek pembangunan ini, tidak ada sama sekali. Makanya kami menyoroti hal ini, apa sebenarnya yang terjadi di Gasibu ini”tutur Fadhil.