KORAN MANDALA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi kebutuhan gizi.
Di balik menu yang sehat, ada persoalan lain yang tak kalah penting: apakah makanan tersebut benar-benar aman dikonsumsi?
Era Farhan-Erwin, Mahasiswa Tawarkan Solusi Persoalan Kota Bandung
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Dr. dr. Agung Firmansyah Sumantri, menilai tujuan MBG pada dasarnya positif karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, pelaksanaan program berskala besar itu tetap membutuhkan pengawasan ketat agar makanan yang seharusnya meningkatkan kualitas kesehatan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Kalau menurut saya MBG ini tujuannya baik, programnya sebenarnya bagus. Tujuannya tentunya adalah investasi kualitas manusia,” ujar Agung.
Menurut dia, dukungan terhadap MBG tidak boleh berhenti pada keberpihakan terhadap program. Pengawasan harus berjalan beriringan, terutama untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, sekaligus tepat sasaran.
“Kami dari DPRD Kota Bandung tentunya mendukung program ini karena ini memiliki dampak langsung ke masyarakat. Tapi dukungan ini juga harus bersama dengan pengawasan yang baik,” katanya.
Agung menegaskan, ada sejumlah aspek yang harus diperiksa dalam pelaksanaan MBG. Bukan hanya kandungan gizi, tetapi juga keamanan makanan dan ketepatan penerima manfaat.
“Kita harus memastikan yang pertama makanan itu bergizi. Komposisi makanannya harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh justru menjadi sumber penyakit. Dan yang ketiga, ini penting, adalah tepat sasaran,” ujarnya.
Persoalan keamanan pangan, kata Agung, bahkan dimulai jauh sebelum makanan sampai ke tangan anak-anak di sekolah. Rantai pengawasan harus mencakup bahan baku, penyimpanan, kebersihan dapur, proses memasak, pengemasan hingga distribusi.
“Mulai dari pemilihan bahan makanannya, kualitas dan penyimpanan bahannya, kebersihan dapurnya, higienisnya yang membuat masakannya, terus bagaimana mengemas makanannya, kemudian bagaimana transportasinya, sampai makanan ini diterima betul-betul dan bisa dikonsumsi oleh anak,” tuturnya.
Sementara itu, kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas kesehatan Kota Bandung Dewi Primasari menjelaskan bahwa standar pemenuhan gizi saat ini tidak lagi menggunakan konsep “4 Sehat 5 Sempurna”, tetapi mengacu pada prinsip gizi seimbang yang antara lain diterapkan melalui konsep Isi Piringku.
Konsep tersebut tidak hanya menekankan keberagaman makanan, tetapi juga mengatur jenis dan proporsi makanan agar kebutuhan zat gizi makro maupun mikro dapat terpenuhi.
Namun, pemenuhan gizi tidak otomatis menjamin makanan aman. Dewi menegaskan, makanan dengan komposisi gizi yang baik tetap dapat menimbulkan masalah kesehatan apabila proses pengolahan dan distribusinya tidak dilakukan secara benar.
Karena itu, terdapat lima faktor penting yang perlu diperhatikan dalam keamanan pangan, yakni menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menggunakan air serta bahan baku yang aman, dan menjaga makanan pada suhu yang aman.
“Jadi program ini selain juga bergizi juga harus aman. Selain kita mendukung, kita juga harus memastikan dia aman, karena jangan sampai dia jadi semacam sakit,” ujar Dewi.
Dewi menyebut risiko kontaminasi dapat muncul hampir di setiap mata rantai pelaksanaan MBG. Mulai dari bahan baku, penyimpanan, peralatan masak, penjamah makanan, proses memasak, penyajian, penyimpanan kembali hingga distribusi.
“Memang setiap rangkaiannya ada risiko,” katanya.
Artinya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dibagikan atau seberapa baik kandungan gizinya. Pengawasan terhadap proses di belakang makanan tersebut juga menjadi bagian penting yang menentukan apakah tujuan program benar-benar tercapai.
Dalam pelaksanaannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki ahli gizi yang berperan dalam menentukan menu. Ahli gizi SPPG juga dapat berkoordinasi dengan ahli gizi di puskesmas.
Sementara jika muncul dugaan keracunan makanan, Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebabnya. Puskesmas dapat turun ke sekolah maupun dapur penyedia makanan untuk melakukan investigasi.
Dewi mengatakan sekolah dan dapur harus menyimpan sampel makanan yang dikirimkan pada hari tersebut. Sampel kemudian dapat diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi mikrobiologi maupun zat kimia.
“Kalau ada kasus, kami dari puskesmas biasanya turun ke sekolah dan ke dapur. Sekolah dan dapur harus punya sampel makanan yang hari itu dikirimkan. Nanti sampelnya kita tes, apakah ada kontaminasi, risiko mikrobiologi atau zat kimia lainnya,” jelasnya.
Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi salah satu dasar untuk memastikan apakah suatu kejadian benar berkaitan dengan keracunan makanan atau disebabkan faktor lain.
Dewi pun meminta masyarakat tidak panik ketika menemukan dugaan kasus. Namun, laporan harus segera disampaikan agar investigasi dapat dilakukan dan sumber masalah bisa ditelusuri.
“Jangan panik, yang kedua juga segera cari pertolongan. Laporkan ke faskes terdekat. Nanti kita bisa investigasi dan kita cari penyebabnya,” ujarnya.
Dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui sebelum makanan sampai kepada penerima manfaat, keamanan pangan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan MBG.
Sebab, satu celah dalam rantai pengolahan dan distribusi berpotensi membuat makanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi justru kehilangan tujuan utamanya: menjaga kesehatan penerima manfaat.
