KDM Siarkan Lowongan Kerja di TikTok, Pakar Minta Indikator Penyerapan Tenaga Kerja

KORAN MANDALA – Program Live Bursa Kerja yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui akun TikTok Gubernur Dedi Mulyadi dinilai menjadi inovasi dalam penyampaian informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, mengatakan program tersebut dapat memperpendek jarak antara pencari kerja dengan informasi pekerjaan. Namun, efektivitas program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah penonton siaran langsung.

“Menurut saya, kebijakan ini menarik jika dilihat dari perubahan cara pemerintah memberikan pelayanan informasi. Pemprov Jawa Barat mulai mengadakan Live Bursa Kerja setiap Rabu pukul 09.30 melalui akun TikTok Gubernur, dimulai dari Kabupaten Bekasi pada 16 September 2026,” kata Kristian saat dihubungi Koran Mandala Kamis (17/9/2026)

Menurutnya, informasi yang disampaikan pemerintah tidak hanya mengenai nama perusahaan, tetapi juga jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan kualifikasi pelamar. Informasi tersebut juga dihubungkan dengan laman Nyari Gawe agar masyarakat dapat melanjutkan proses lamaran secara daring.

“Dari sudut pelayanan publik, ini memperpendek jarak antara pencari kerja dan informasi pekerjaan. Masyarakat tidak selalu harus datang ke lokasi bursa kerja untuk memperoleh informasi,” ujarnya.

Meski demikian, Kristian menilai pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas untuk mengetahui dampak program tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Namun, efektivitas kebijakan ini jangan diukur dari berapa banyak orang yang menonton siaran langsung. Ukuran yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut benar-benar menghasilkan akses kerja yang lebih baik,” katanya.

Ia menyebut pemerintah perlu mencatat jumlah lowongan yang ditayangkan, jumlah pelamar, pelamar yang masuk tahap seleksi, hingga jumlah masyarakat yang akhirnya diterima bekerja.

“Tanpa ukuran tersebut, siaran langsung hanya menjadi sarana penyebaran informasi, belum dapat disebut sebagai pelayanan ketenagakerjaan yang efektif,” ucapnya.

Kristian juga menyoroti pemerataan akses digital. Menurutnya, penggunaan TikTok memang dapat menjangkau masyarakat luas, tetapi tidak semua pencari kerja memiliki perangkat, jaringan internet, kemampuan, maupun kebiasaan menggunakan media sosial tersebut.

“Karena itu, keputusan pemerintah menyediakan informasi yang sama melalui laman Nyari Gawe menjadi penting. Ke depan, pemerintah sebaiknya memastikan informasi lowongan tersedia melalui beberapa saluran, termasuk layanan tatap muka dan pusat layanan ketenagakerjaan di daerah,” katanya.

Ia menegaskan digitalisasi pelayanan seharusnya memperluas akses masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses digital.

“Prinsipnya sederhana, digitalisasi harus memperluas akses, bukan memindahkan hambatan dari birokrasi ke masyarakat yang tidak memiliki akses digital,” ujarnya.

Selain akses, Kristian meminta pemerintah memastikan setiap informasi lowongan yang disampaikan telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah juga perlu menjamin bahwa informasi lowongan benar-benar terverifikasi, kualifikasinya jelas, dan perusahaan yang ditampilkan dapat dipertanggungjawabkan. Di situlah transparansi dan akuntabilitas menjadi penting,” katanya.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi lowongan, tetapi juga memastikan informasi tersebut dapat dipercaya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.