Menkes Soroti Tingginya Kematian Ibu dan Bayi, DP3AKB Jabar Buka Suara

KORAN MANDALA – Persoalan angka kematian ibu dan bayi di Jawa Barat tidak cukup ditangani dari sisi pelayanan kesehatan. Upaya pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak pasangan merencanakan kehamilan hingga masa awal kehidupan bayi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Siska Gerfianti, menyusul sorotan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Jabar dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (14/9/2026).

“Pernyataan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR mengenai masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, termasuk di Jawa Barat, perlu kami sikapi secara serius dan konstruktif,” ujar Siska dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Berdasarkan Data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tercatat 646 kasus kematian ibu dengan angka 88,78 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang mencapai 749 kasus. Namun, Siska menilai penurunan itu belum berarti persoalan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) telah terselesaikan.

Menurutnya, penyebab kematian ibu dan bayi tidak berdiri sendiri. Karena itu, penanganannya membutuhkan intervensi berkelanjutan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, masa nifas hingga periode neonatal.

“Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan AKI dan AKB merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Pencegahannya tidak dapat hanya bertumpu pada pelayanan kesehatan ketika ibu sudah berada di fasilitas kesehatan, tetapi harus dibangun sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, persalinan, masa nifas hingga periode neonatal,” katanya.

Untuk kematian ibu, sejumlah faktor yang masih ditemukan antara lain komplikasi nonobstetrik, hipertensi dalam kehamilan, persoalan saat persalinan dan nifas, serta perdarahan obstetrik.

Sedangkan pada bayi, gangguan pernapasan atau kardiovaskular, bayi berat lahir rendah (BBLR), prematuritas, dan infeksi menjadi sejumlah persoalan yang dapat berujung fatal.

Di sisi lain, faktor sosial dan kondisi keluarga juga turut berpengaruh. Menurut Siska, persoalan tersebut dapat menentukan seberapa cepat keluarga mengenali kondisi darurat dan mengambil keputusan untuk mendapatkan pertolongan.

“Faktor kesehatan memang sangat penting, namun terdapat pula faktor yang berada di luar fasilitas pelayanan kesehatan, seperti perencanaan kehamilan, usia dan kondisi kesehatan ibu, jarak kehamilan, pengetahuan keluarga, keterlambatan mengenali tanda bahaya, keterlambatan mengambil keputusan, akses terhadap pelayanan, serta dukungan suami dan keluarga,” tuturnya.

Untuk menekan risiko tersebut, DP3AKB Jabar akan memperkuat pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Sejumlah program seperti keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan lini lapangan akan dioptimalkan.

Salah satu langkah yang didorong yakni memastikan kehamilan direncanakan dengan baik. Konseling dan pelayanan KB juga akan diperkuat agar pasangan dapat menentukan jumlah serta jarak kelahiran dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kebutuhan keluarga.

Selain itu, edukasi bagi kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi juga akan ditingkatkan, termasuk mengenai 4 Terlalu atau 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak.