KORAN MANDALA –Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Garut menyoroti kebijakan ketahanan pangan daerah yang dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan stok pangan.
Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli dan akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta terjangkau.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Garut, Dadan Wadiansyah, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Jumat (11/9/2026).
Revitalisasi PKL Pasar Baru Disorot, Ketua DPRD Garut Minta Kedepankan Kepastian Hukum
Dalam pandangan umum fraksinya, Dadan menyebut sektor pertanian memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan sekaligus kehidupan ekonomi sebagian masyarakat Garut.
Menurutnya, persoalan pangan tidak berdiri sendiri. Ketahanan pangan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, daya beli, kesehatan, kemiskinan, produktivitas ekonomi hingga stabilitas sosial daerah.
“Ketahanan pangan merupakan bagian dari persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, daya beli, kesehatan, kemiskinan, produktivitas ekonomi, bahkan stabilitas sosial daerah,” kata Dadan.
Ia menilai tantangan tersebut semakin besar di tengah perubahan iklim, cuaca ekstrem, kemarau panjang, fluktuasi harga komoditas, meningkatnya biaya produksi, hingga tekanan ekonomi makro.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat memberikan dampak langsung kepada petani sebagai produsen sekaligus masyarakat sebagai konsumen.
“Dalam konteks Kabupaten Garut, kami memandang persoalan tersebut semakin penting mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, perubahan iklim, cuaca ekstrem, kemarau panjang, perubahan harga komoditas, biaya produksi, daya beli masyarakat serta tekanan ekonomi makro dapat memberikan dampak langsung terhadap petani sekaligus konsumen,” ujarnya.
Karena itu, Dadan menyebut terdapat dua persoalan utama yang harus dijawab pemerintah secara bersamaan, yakni bagaimana menjaga produktivitas petani dan bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta terjangkau.
“Bagaimana menjaga produktivitas petani, bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau,” katanya.
Jangan Berhenti pada Persoalan Stok
Dadan juga mendorong agar Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tidak berjalan dengan kebijakan masing-masing. Menurutnya, kedua sektor tersebut harus ditempatkan dalam satu desain kebijakan pangan daerah yang terpadu.
“Karena itu kami menilai relevan apabila Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dapat berjalan dalam satu garis kebijakan yang sama, tidak terpisah. Keduanya harus berada dalam satu desain kebijakan pangan daerah yang saling terpadu dan saling menguatkan,” tegasnya.
Fraksi PDI-P mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Namun, Dadan mengingatkan agar paradigma ketahanan pangan tidak berhenti pada persoalan apakah stok pangan tersedia atau tidak.
“Kami memberi apresiasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Namun demikian, kami berpandangan bahwa paradigma ketahanan pangan perlu diperluas. Jangan sampai ketahanan pangan hanya berhenti pada terpenuhinya stok pangan,” ujarnya.
Menurut Dadan, ketersediaan pangan memang menjadi salah satu indikator penting, tetapi belum cukup untuk menyatakan ketahanan pangan daerah telah tercapai secara substantif.
Ia menilai keberhasilan ketahanan pangan harus dilihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, kemudahan memperoleh pangan, kemampuan membeli pangan, serta dukungan lingkungan terhadap produktivitas yang berkelanjutan.
“Ukuran tersebut memang penting, tetapi belum cukup. Keberhasilan capaian utuh ketahanan pangan yang substantif adalah ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan itu sendiri, memiliki akses terhadap pangan, memiliki daya beli yang memadai, serta memiliki lingkungan yang mendukung produktivitas secara berkelanjutan,” pungkasnya.
