KORAN MANDALA – Meningkatnya penjualan kendaraan listrik menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi penerimaan pajak kendaraan di Jawa Barat. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan potensi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sejatinya telah diprediksi sejak awal melalui konsultasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sejak awal memang sudah ada hasil konsultasi dengan Kemendagri, bakal ada potensi defisit. Antisipasinya antara beberapa program itu di-multi years-kan atau tetap jalan seperti biasa. Kalau program prioritas mau tetap jalan, jalan keluarnya harus ada peminjaman. Menurut saya ini hal biasa,” ujar Buky di Bandung, Selasa, (08/92026)
Menurut Buky, kondisi defisit tidak terlepas dari sejumlah faktor teknis dalam penerimaan daerah, termasuk dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Selain faktor tersebut, perubahan pola konsumsi masyarakat juga mulai memberikan dampak terhadap penerimaan daerah. Salah satunya terlihat dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang berpengaruh terhadap realisasi target PKB.
“Ada ketidaktercapaian pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor karena mulai meningkatnya penjualan kendaraan listrik. Dalam penyusunan struktur anggaran, potensi itu kan dimasukkan. Kalau terjadi ketidaktercapaian target, tinggal dievaluasi. Defisit terjadi itu bukan sebuah kemunduran,” tegasnya.
Buky menilai, tidak tercapainya target penerimaan pajak perlu direspons dengan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. DPRD Jawa Barat pun mendorong pemerintah provinsi untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain.
Salah satu potensi yang dinilai masih dapat dikembangkan adalah aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita sedang terus men-support eksekutif untuk melihat potensi lain yang bisa dikembangkan, misalnya mendata ulang aset. Jangan sampai ada aset yang tidur. Seluruh aset didata ulang kemudian dimaksimalkan supaya menjadi potensi PAD,” tegasnya.
Menurutnya, optimalisasi aset tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat PAD sekaligus membantu pemerintah daerah menghadapi tekanan terhadap penerimaan pajak.
Dengan demikian, potensi defisit APBD tidak hanya dihadapi melalui penyesuaian program dan skema pembiayaan, tetapi juga dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dimaksimalkan pemerintah provinsi.
