DPRD Bandung Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Masalah Kesehatan

KORAN MANDALA –Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Iman Lestariyono menilai penguatan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Kota Bandung.

Menurut Iman, persoalan kesehatan tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan maupun puskesmas. Keberhasilan pembangunan kesehatan turut dipengaruhi faktor lingkungan, perilaku, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, hingga ketersediaan infrastruktur.

Karena itu, ia mendorong perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari sekadar puskesmas sebagai pemberi layanan menjadi penguatan ekosistem kesehatan di tingkat kecamatan.

Dalang Cilik Aden Azka Tampil Memukau, Wayang Jadi Medium Syiar Islam di Bandung Barat

“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan,” ujar Iman dalam Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kamis, 3 September 2026.

Di hadapan peserta yang didominasi penggerak masyarakat di tingkat kewilayahan, Iman menekankan pentingnya pembangunan kesehatan yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, Lokmin tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial atau forum penyampaian laporan administratif.

Ia meminta indikator keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari jumlah program atau kegiatan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dan penurunan risiko penyakit.

Iman juga mendorong penguatan upaya promotif dan preventif. Menurutnya, pelayanan kesehatan perlu lebih mengedepankan pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Paradigma pelayanan kesehatan harus mulai bergeser dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah sebelum sakit melalui edukasi, deteksi dini, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS,” tuturnya.

Ia menilai pendekatan berbasis data juga perlu diperkuat di tingkat kewilayahan. Intervensi kesehatan, kata dia, harus disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap kelurahan hingga RW karena karakteristik dan tingkat kerentanan masing-masing wilayah berbeda.

Iman memastikan Komisi IV DPRD Kota Bandung akan terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk dalam mendorong kebijakan dan penganggaran bidang kesehatan. Ia juga menekankan agar rekomendasi hasil Lokmin tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk program yang terukur.

“Melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, hingga kader RT/RW, pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung diharapkan semakin berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Iman.