KORAN MANDALA – Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berdampak terhadap sejumlah wilayah di Jawa Barat. Kondisi tersebut turut mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan arahan terkait aktivitas pembelajaran di sekolah.
Dedi mengimbau para kepala sekolah di wilayah dengan intensitas paparan abu vulkanik cukup tinggi untuk mempertimbangkan penerapan pembelajaran secara daring dari rumah.
Kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan pada Senin, 7 September 2026. Sejumlah wilayah seperti Bogor dan Sukabumi menjadi daerah yang disebut Dedi berpotensi menerapkan kebijakan tersebut apabila kondisi abu vulkanik cukup pekat.
“Sehubungan dengan semakin meningkatnya sebaran abu vulkanik yang disebabkan erupsi Gunung Anak Krakatau, kami sampaikan untuk wilayah yang intensitas debunya tinggi, seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain, para kepala sekolah, terhitung mulai hari Senin, 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumah masing-masing,” ujar Dedi Mulyadi melalui media sosial Minggu (6/9/2026)
Namun, Dedi menegaskan kebijakan pembelajaran daring tidak diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Jawa Barat. Kepala sekolah diberikan kewenangan untuk menentukan sistem pembelajaran sesuai kondisi di lingkungan masing-masing.
“Para kepala sekolah bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kondisi di lapangan, agar sistem pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah masing-masing,” kata Dedi.
Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pihak sekolah dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di tengah meningkatnya sebaran abu vulkanik.
“Demikian saya sampaikan untuk dijadikan pedoman, agar kita semua bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan kita semua,” tuturnya
Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menjangkau sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat. Kondisi sebaran tersebut dipengaruhi arah serta kecepatan angin sehingga masyarakat diminta terus memantau informasi resmi dari pihak berwenang.
