Evaluasi Desil, DPRD Jabar Siap Bawa Aspirasi Warga ke Pusat

KORAN MANDALA – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mendorong aspirasi masyarakat terkait penetapan desil segera disampaikan kepada pemerintah pusat. Hal itu menyusul adanya evaluasi terhadap kriteria desil 1 hingga desil 10 yang saat ini tengah dibahas pemerintah.
‎
‎Iswara mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang melakukan evaluasi terhadap pembagian desil, termasuk desil 5 dan desil 6 yang menjadi perhatian masyarakat.
‎
‎“Kalau kita melihat dari pernyataan Pak Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Airlangga, kan jelas bahwa sekarang sedang ada evaluasi lagi terkait dengan desil, baik dari desil 1 sampai desil 10. Sekarang kita masih menunggu itu,” kata MQ Iswara. Senin (1/9/2026)
‎
‎Menurutnya, pemerintah provinsi maupun DPRD Jawa Barat dapat menjadi penampung aspirasi masyarakat yang merasa perlu adanya perubahan atau evaluasi terhadap kriteria penerima berdasarkan desil.
‎
‎Ia menilai, kondisi tersebut menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan harapannya agar dapat diteruskan langsung kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kriteria desil.
‎
‎“Tapi jika ada harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah provinsi atau ke DPRD, ya ini saat yang tepat menurut saya untuk diteruskan langsung ke pemerintah pusat sebagai pemutus kebijakan,” ujarnya.
‎
‎Iswara menjelaskan, penentuan siapa yang masuk dalam desil tertentu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kriteria tersebut akan ditampung untuk kemudian disampaikan kepada kementerian terkait.
‎
‎“Karena dari pusatlah kriteria siapa yang berhak desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan seterusnya, terutama desil 5 dan desil 6 kan ini,” katanya.
‎
‎Ia pun meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan kepada DPRD Jawa Barat. Aspirasi tersebut nantinya dapat diteruskan melalui komisi terkait untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat.
‎
‎“Nanti saya pikir bagus saja jika ada masukan dari masyarakat dan sebaiknya segera dikirimkan ke Jakarta, karena saat ini di Kemenko Perekonomian sedang dibahas,” tutur Iswara.
‎
‎Lebih lanjut, Iswara mengungkapkan bahwa aspirasi mengenai mekanisme penilaian desil memang telah muncul saat anggota DPRD melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat.
‎
‎“Ada anggota DPRD yang datang ke masyarakat, dan dari mereka ada pertanyaan juga bagaimana cara menilainya. Tapi kan itu bukan domainnya kami DPRD, makanya kami menampung,” ucapnya.
‎
‎Ia bahkan membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki aspirasi terkait penetapan desil untuk menyampaikannya secara langsung. Aspirasi tersebut, kata dia, akan segera diteruskan kepada komisi yang membidangi persoalan tersebut.
‎
‎“Nah, kalau tadi disampaikan bahwa masih ada harapan masyarakat, sampaikan saja segera, bisa ke saya langsung, nanti saya langsung disposisi kepada komisi terkait agar segera dibuatkan surat pengantar ke Jakarta, ke Kemenko, agar bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan,” tuturnya.