Aliansi Mahasiswa Purwakarta Sampaikan Enam Tuntutan ke DPRD

KORAN MANDALA – Aliansi Mahasiswa Purwakarta menyampaikan enam tuntutan kepada DPRD Purwakarta, mulai dari isu nasional hingga persoalan ketenagakerjaan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Demonstrasi digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Enam tuntutan tersebut merupakan hasil kajian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.

Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, Muhammad Jalaludin, yang juga Presiden Mahasiswa STAI Dr. Khez Muttaqin, mengatakan tuntutan mereka terbagi dalam dua kelompok, yakni isu nasional dan daerah.

Empat tuntutan berkaitan dengan isu nasional, yakni percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi kabinet pemerintahan, serta percepatan pemulihan kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara dua tuntutan lainnya menyangkut persoalan daerah, yakni penataan perusahaan agar lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal serta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan masyarakat.

Jalaludin mengatakan DPRD tidak cukup hanya menerima aspirasi melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, perlu ada ruang dialog yang melibatkan masyarakat, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta dinas terkait.

“Kami meminta DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan dinas-dinas terkait. Persoalan pendidikan, sosial, pelayanan publik hingga ruang publik harus dibahas bersama agar masyarakat bisa menyampaikan langsung apa yang mereka rasakan,” ujar Jalaludin.

Selain RDP, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program MBG. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya di lingkungan sekolah.

Jalaludin mengaku menerima sejumlah masukan dari dunia pendidikan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari proses belajar mengajar yang dinilai terganggu hingga bertambahnya tugas guru dalam proses distribusi makanan.

“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai proses belajar terganggu karena pelaksanaan program lain. Guru seharusnya fokus mengajar, bukan justru disibukkan dengan pembagian makanan dan berbagai tugas tambahan lainnya,” katanya.

Mahasiswa juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi.

Menurut Jalaludin, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus mampu memberikan efek jera. Ia menilai perampasan aset dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau memang hukuman mati masih menjadi perdebatan, maka perampasan aset dan pemiskinan koruptor harus menjadi langkah yang benar-benar diterapkan agar ada efek jera terhadap pelaku korupsi,” tegasnya.

Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak karhutla. Rehabilitasi, kata Jalaludin, harus dilakukan dengan mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Ia berharap kawasan terdampak tidak justru dialihkan menjadi perkebunan atau penggunaan lain yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, persoalan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian mahasiswa. Mereka meminta perusahaan yang beroperasi di Purwakarta memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan.

Bagi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Jalaludin menilai kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

“Kalau tidak ada yang mengingatkan, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi, pemerintah bisa saja membuat kebijakan tanpa benar-benar mendengar kebutuhan masyarakat. Dalam demokrasi, suara rakyat harus terus dikawal,” ujarnya.

Jalaludin menyebut seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima DPRD Purwakarta. Dalam audiensi, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Lutfi Bumala menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi ke tingkat pusat masih menunggu Ketua DPRD yang sedang menjalani pemulihan kesehatan.

Meski demikian, mahasiswa memastikan akan mengawal tindak lanjut atas enam tuntutan tersebut. Jika tidak ada perkembangan, mereka berencana mengirimkan surat resmi kepada DPRD sebagai bentuk penagihan komitmen.

“Kalau nanti tidak ada tindak lanjut, kami akan bersurat terlebih dahulu. Namun apabila tetap tidak ada respons ataupun langkah nyata, kami akan kembali turun ke jalan untuk mengawal aspirasi masyarakat Purwakarta,” pungkas Jalaludin.

PURWAKARTA — Aliansi Mahasiswa Purwakarta menyampaikan enam tuntutan kepada DPRD Purwakarta, mulai dari isu nasional hingga persoalan ketenagakerjaan dan aspirasi masyarakat di daerah.

Demonstrasi digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Enam tuntutan tersebut merupakan hasil kajian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.

Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, Muhammad Jalaludin, yang juga Presiden Mahasiswa STAI Dr. Khez Muttaqin, mengatakan tuntutan mereka terbagi dalam dua kelompok, yakni isu nasional dan daerah.

Empat tuntutan berkaitan dengan isu nasional, yakni percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi kabinet pemerintahan, serta percepatan pemulihan kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara dua tuntutan lainnya menyangkut persoalan daerah, yakni penataan perusahaan agar lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal serta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan masyarakat.

Jalaludin mengatakan DPRD tidak cukup hanya menerima aspirasi melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, perlu ada ruang dialog yang melibatkan masyarakat, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta dinas terkait.

“Kami meminta DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan dinas-dinas terkait. Persoalan pendidikan, sosial, pelayanan publik hingga ruang publik harus dibahas bersama agar masyarakat bisa menyampaikan langsung apa yang mereka rasakan,” ujar Jalaludin.

Selain RDP, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program MBG. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya di lingkungan sekolah.

Jalaludin mengaku menerima sejumlah masukan dari dunia pendidikan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari proses belajar mengajar yang dinilai terganggu hingga bertambahnya tugas guru dalam proses distribusi makanan.

“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai proses belajar terganggu karena pelaksanaan program lain. Guru seharusnya fokus mengajar, bukan justru disibukkan dengan pembagian makanan dan berbagai tugas tambahan lainnya,” katanya.

Mahasiswa juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi.

Menurut Jalaludin, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus mampu memberikan efek jera. Ia menilai perampasan aset dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

“Kalau memang hukuman mati masih menjadi perdebatan, maka perampasan aset dan pemiskinan koruptor harus menjadi langkah yang benar-benar diterapkan agar ada efek jera terhadap pelaku korupsi,” tegasnya.

Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak karhutla. Rehabilitasi, kata Jalaludin, harus dilakukan dengan mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan.

Ia berharap kawasan terdampak tidak justru dialihkan menjadi perkebunan atau penggunaan lain yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, persoalan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian mahasiswa. Mereka meminta perusahaan yang beroperasi di Purwakarta memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan.

Bagi Aliansi Mahasiswa Purwakarta, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Jalaludin menilai kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

“Kalau tidak ada yang mengingatkan, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi, pemerintah bisa saja membuat kebijakan tanpa benar-benar mendengar kebutuhan masyarakat. Dalam demokrasi, suara rakyat harus terus dikawal,” ujarnya.

Jalaludin menyebut seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima DPRD Purwakarta. Dalam audiensi, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Lutfi Bumala menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi ke tingkat pusat masih menunggu Ketua DPRD yang sedang menjalani pemulihan kesehatan.

Meski demikian, mahasiswa memastikan akan mengawal tindak lanjut atas enam tuntutan tersebut. Jika tidak ada perkembangan, mereka berencana mengirimkan surat resmi kepada DPRD sebagai bentuk penagihan komitmen.

“Kalau nanti tidak ada tindak lanjut, kami akan bersurat terlebih dahulu. Namun apabila tetap tidak ada respons ataupun langkah nyata, kami akan kembali turun ke jalan untuk mengawal aspirasi masyarakat Purwakarta,” pungkas Jalaludin.