Krisis Guru Jabar Capai 4.600 Orang, DPRD Masih Bahas Data Valid

KORAN MANDALA – Persoalan kekurangan tenaga pendidik di Jawa Barat masih menjadi perhatian DPRD Jawa Barat. Saat ini, Komisi V DPRD Jabar masih melakukan pembahasan untuk memastikan angka kekurangan guru yang valid.
‎
‎Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan pihaknya juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan tenaga pendidik, termasuk penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
‎
‎”Saat ini masih dibahas di Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan angka-angka yang valid. Selain itu, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB,” ujar MQ Iswara. Rabu (26/8/2026)
‎
‎Menurutnya, persoalan tersebut juga tengah dibahas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan, serta DPR RI.
‎
‎”Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan DPR RI sedang membahas masalah ini, khususnya terkait permasalahan guru dan penataan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kita masih menunggu hasil rapat tersebut,” katanya.
‎
‎Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, membenarkan adanya kekurangan tenaga pendidik di Jawa Barat yang mencapai sekitar 4.600 orang.
‎
‎Purwanto menjelaskan, persoalan kekurangan guru tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh pemerintah provinsi. Pasalnya, kebijakan terkait kepegawaian berada pada kewenangan pemerintah pusat.
‎
‎”Iya, kalau kekurangan guru kami itu kan nggak bisa, kebijakannya nggak bisa dari kami gitu ya. Kita setiap berkenaan dengan kepegawaian kan berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi ya kami memang guru kurang gitu. Itu mencapai 4.600-an kan kurangnya,” ujar Purwanto.