Pinjaman Rp3,4 Triliun Jabar untuk 100 Lebih Proyek Infrastruktur

KORAN MANDALA – Rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berkaitan dengan kondisi defisit anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta belum optimalnya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).
‎
‎Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menjelaskan, salah satu penyebab defisit berasal dari penurunan TKD. Secara nasional, anggaran TKD turun dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun.
‎
‎”Kalau bicara defisit, pertama dari Transfer ke Daerah (TKD). Secara nasional berkurang Rp2,4 triliun. Anggaran nasional turun dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun, atau turun sekitar 29 persen. Jawa Barat turun Rp2,458 triliun dari TKD saja,” ujar MQ Iswara. Rabu (26/8/2026)
‎
‎Selain penurunan TKD, persoalan lainnya berasal dari DBH yang belum seluruhnya disalurkan pemerintah pusat kepada Jawa Barat.
‎
‎Menurut Iswara, kurang salur DBH yang terkumpul dari tahun-tahun sebelumnya hampir mencapai Rp4 triliun. Berdasarkan Permenkeu Nomor 120 tahun lalu, terdapat tagihan Jawa Barat sebesar Rp1,22 triliun. Namun, pencairan yang diterima baru Rp19 miliar.
‎
‎”Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH). Kurang salur yang terkumpul dari tahun-tahun sebelumnya hampir Rp4 triliun. Berdasarkan Permenkeu Nomor 120 tahun lalu, tagihan kita Rp1,22 triliun. Namun, saat diajukan pencairan, yang cair hanya Rp19 miliar,” katanya.
‎
‎Kondisi tersebut kemudian membuat Pemprov Jabar melakukan kajian ulang terhadap sejumlah prioritas anggaran. Iswara menyebut, kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun.
‎
‎”Karena ada defisit sekitar Rp5,9 triliun, kita lakukan kajian ulang prioritas. Kebutuhan mendesak untuk infrastruktur adalah Rp3,4 triliun, sehingga kita lakukan pinjaman ke PT SMI dan sindikasinya,” ujarnya.
‎
‎Iswara mengatakan, pinjaman tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan belanja secara umum, melainkan diarahkan untuk kegiatan fisik dan infrastruktur.
‎
‎Pinjaman Rp3,4 triliun itu tersebar pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membiayai lebih dari 100 kegiatan.
‎
‎”Pinjaman Rp3,4 triliun ini tersebar di 11 OPD untuk sekitar 100 lebih kegiatan yang seluruhnya bersifat fisik atau infrastruktur,” katanya.
‎
‎Dari total pengajuan tersebut, sekitar Rp3,28 triliun telah mendapatkan persetujuan dari PT SMI. Sementara sisanya sekitar Rp111 miliar masih dalam proses.
‎
‎”Dari Rp3,4 triliun yang diajukan, sekitar Rp3,28 triliun sudah disetujui atau di-ACC oleh PT SMI, tinggal Rp111 miliar lagi dalam proses,” tutur Iswara.
‎
‎Dengan demikian, rencana pinjaman tersebut menjadi salah satu opsi pembiayaan yang ditempuh Pemprov Jabar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal dan defisit APBD.