DPRD Bandung Soroti Masih ada Warga yang Belum Terjangkau Layanan Kesehatan

KORAN MANDALA – Capaian program kesehatan yang tinggi belum tentu menunjukkan seluruh warga Kota Bandung telah terlindungi. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani S.Pd.I., justru meminta pemerintah memberi perhatian lebih serius kepada kelompok kecil yang belum tersentuh layanan kesehatan.

Menurut Deni, angka cakupan program yang mencapai 95 persen tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan telah selesai. Lima persen warga yang belum terjangkau justru perlu dipetakan secara rinci karena bisa menjadi kelompok paling rentan sekaligus titik rawan munculnya persoalan kesehatan.

Ia mencontohkan program imunisasi dengan cakupan 95 persen. Secara statistik, angka tersebut memang tergolong tinggi. Namun, kata dia, lima persen yang belum mendapatkan imunisasi tidak bisa diperlakukan sekadar sebagai angka sisa.

Tak Cukup Angkut Sampah ke TPA, DPRD Bandung Dorong Target Pengurangan yang Bisa Diukur

“Kalau kita memosisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” kata Deni.

Deni menilai persoalan menjadi lebih serius apabila lima persen warga yang belum terlayani tersebut ternyata terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi itu dapat menciptakan kantong kerentanan yang berpotensi memengaruhi masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan perlindungan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak berhenti pada pencatatan persentase cakupan program. Pemerintah perlu mengetahui secara spesifik siapa yang belum terlayani, di mana mereka berada, dan apa penyebabnya.

Hal serupa, menurut Deni, perlu diterapkan dalam penanganan stunting. Data mengenai tingginya angka stunting di suatu wilayah harus dilanjutkan dengan identifikasi penyebab, mulai dari sanitasi, kondisi ekonomi, kesejahteraan keluarga hingga faktor lingkungan.

“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” ujarnya.

Data Jangan Berhenti di Meja Pemerintah

Deni menegaskan, data kesehatan tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan administrasi pemerintah. Data harus digunakan untuk menemukan warga yang membutuhkan intervensi secara nyata.

Ia bahkan mengingatkan, kelompok yang paling membutuhkan bantuan justru berpotensi menjadi kelompok yang tidak terlihat apabila pemerintah hanya mengandalkan angka agregat.

“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” katanya.

Untuk itu, Deni mendorong integrasi data hingga tingkat kewilayahan. Data dari puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu saling terhubung agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat intervensi kesehatan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus memungkinkan pemerintah mengevaluasi apakah program yang telah dijalankan benar-benar memberikan dampak.

Penguatan puskesmas dan posyandu juga dinilai penting. Selain pelayanan kesehatan, keduanya harus diperkuat sebagai ujung tombak edukasi keluarga dan deteksi dini persoalan kesehatan di tingkat masyarakat.

DPRD Minta Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

Deni juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program kesehatan.

Ia menilai, besarnya anggaran yang telah dibelanjakan tidak otomatis menunjukkan program tersebut berhasil. Pemerintah harus mampu menjelaskan perubahan yang terjadi di masyarakat setelah anggaran tersebut digunakan.

“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Bagi Deni, pembangunan kesehatan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, bukan sekadar belanja rutin setiap tahun.

Ia mengatakan pembangunan fisik memang penting, tetapi kualitas manusia merupakan fondasi yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

Kerusakan infrastruktur, kata dia, masih dapat diperbaiki melalui pembangunan kembali. Namun, persoalan kesehatan yang berdampak pada kualitas generasi memiliki konsekuensi jauh lebih panjang dan mahal.

“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.

Karena itu, Deni menilai imunisasi, pencegahan stunting, penguatan layanan dasar, dan intervensi kesehatan berbasis data tidak boleh dipandang sebagai program rutin semata.

Program-program tersebut, menurut dia, merupakan investasi untuk memastikan generasi Kota Bandung tumbuh dengan kualitas kesehatan yang baik.

Bagi DPRD, tantangannya kini bukan sekadar bagaimana menaikkan angka cakupan program kesehatan, tetapi memastikan tidak ada warga yang tersembunyi di balik angka tersebut.