KORAN MANDALA – Memasuki usia ke-81 tahun, Jawa Barat masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah pembangunan. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah menyoroti persoalan anggaran, terutama setelah berkurangnya transfer daerah dari pemerintah pusat.
Siti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat mencapai Rp2,4 triliun. Kondisi itu dinilai akan berpengaruh terhadap situasi pembangunan di Jawa Barat.
“Ujian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak disangka-sangka itu adalah berkurangnya transfer daerah dari pusat ke Provinsi Jawa Barat berkurang Rp2,4 triliun. Kebayang lah ya, itu pasti akan banyak mempengaruhi situasi,” Ujar Siti Muntamah
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Siti menilai pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta perlindungan perempuan dan anak tidak terabaikan.
Sebab, Komisi V DPRD Jabar merupakan salah satu komisi yang banyak menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan pelayanan dasar.
“Karena memang kalau Komisi V ini kan yang setiap tahun pasti menerima aspirasi dari masyarakat dengan berbagai isu-isu yang ada,” kata Siti.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi V adalah perlindungan perempuan, keluarga dan anak. Menurut Siti, pihaknya menerima aspirasi masyarakat terkait kebutuhan regulasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan, keluarga dan anak.
“Salah satunya adalah kalau saya hari ini Komisi V menyoroti kehidupan perempuan, keluarga, anak,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Fokus Pembangunan
Siti juga menyoroti arah pembangunan Jawa Barat pada 2026 yang lebih banyak berfokus pada sektor infrastruktur.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sektor lain yang menjadi ruang lingkup Komisi V tetap harus mendapat perhatian, terutama pendidikan, kesehatan dan sosial.
“Pengarusutamaan pembangunan Jawa Barat di tahun 2026 ini adalah infrastruktur. Maka yang paling leading pasti Komisi IV,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab sektor lainnya.
DPRD Minta Perencanaan Lebih Matang
Menghadapi kondisi anggaran yang dinamis, Siti mendorong Pemprov Jabar memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran.
Menurutnya, perubahan kebijakan dan anggaran yang terlalu sering dapat menyulitkan pemerintah dalam menjalankan program yang telah disusun.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu juga melakukan perencanaan yang lebih baik. Gak berubah-rubah gitu,” pungkasnya.
Siti memahami kondisi pemerintahan yang dinamis dapat menyebabkan terjadinya perubahan anggaran. Namun, ketika terjadi perubahan, pemerintah dinilai harus segera melakukan penyesuaian agar program pembangunan tetap dapat berjalan.
“Karena memang dinamis ya. Tiba-tiba anggarannya gak ada, kan harus cepat-cepat yang setelahnya itu harus segera direvisi,” katanya.
Pemerintah Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Sarah Utami
KoranMandala.com
Dapatkan berita informasi seputar kota Bandung dan berita terbaru menarik lainnya di Google News. Ikuti Media Sosial KORAN MANDALA untuk update berita pilihan dan breaking news setiap hari.
BERITA LAINNYA
