KORAN MANDALA – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa.
Menurut Siti, Komisi V merupakan komisi yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga sosial.
“Ya, pertama kalau saya lihat, Komisi V itu kan komisi air mata, semua keresahan hati masyarakat, duka, harapan itu ada di Komisi V, karena Komisi V itu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, termasuk juga sosial,” kata Siti saat ditemui di DPRD Jabar Selasa (18/8/2026)
Pendidikan Masih Punya Banyak Catatan
Siti mengatakan, sektor pendidikan masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya persoalan anak putus sekolah yang menurutnya masih cukup besar.
“Kalau kita melihat pendidikan misalnya,kita masih punya catatan. Anak-anak putus sekolah itu enggak sedikit,angkanya itu besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini yang harus menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kemudian juga catatan tahun ini dalam SPMB harus menjadi pelajaran, ini sangat penting untuk yang akan datang,” katanya.
Selain itu, Siti menyoroti rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Ia menyebut terdapat sekitar 24 USB yang menjadi bagian dari terobosan Pemprov Jabar.
“Pak Gubernur memberikan terobosan baru dan kita senang, yaitu berupa USB kurang lebih 24 ya, 24. Dan itu kan jarang ya, dan ini pasti anggarannya besar,” ucapnya.
Namun, pembangunan sekolah negeri tersebut menurut Siti perlu dibarengi kebijakan yang memperhatikan sekolah swasta.
“Tapi perlu juga dibarengin dengan kesetaraan dan pemerataan kebijakan untuk sekolah-sekolah swasta ini juga perlu dipikirkan bareng-bareng, karena mereka juga adalah pihak yang banyak bertanggung jawab justru di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar anak,” katanya.
Rumah Sakit Tak Boleh Tolak Pasien
Di sektor kesehatan, Siti mengapresiasi kebijakan Pemprov Jabar yang mengharuskan rumah sakit milik pemerintah provinsi tidak menolak pasien.
“Saya senang sekali dan bersyukur Jawa Barat memiliki terobosan yang sangat baik ya. Salah satunya adalah setiap pasien yang datang ke rumah sakit Jawa Barat tidak boleh ditolak!” ujarnya.
Menurut Siti, kebijakan tersebut harus diikuti dengan kesiapan rumah sakit menghadapi berbagai persoalan administrasi pasien, termasuk kepesertaan BPJS.
“Karena kalau kita di lapangan itu macam-macam, yang BPJS-nya matilah, terus kemudian belum pernah jadi BPJS,kan kita masih punya catatan keterkaitan dengan ada anak-anak yang belum dimasukkan di KK,” katanya.
Panti Sosial hingga Kelompok Perempuan Rentan
Siti juga meminta Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan sosial, termasuk keberadaan panti-panti yang berada di bawah pemerintah provinsi maupun panti swasta.
“Kalau saya melihat lagi, hal yang juga perlu menjadi perhatian ini adalah keterkaitan dengan sosial. Ada catatan-catatan penting yang menjadi PR-nya Jawa Barat untuk memperhatikan urusan-urusan sosial,” ujarnya.
Ia menilai kondisi sarana dan prasarana panti masih perlu dievaluasi, termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak yang tinggal di dalamnya.
Selain panti milik pemerintah, Siti meminta panti swasta juga mendapatkan perhatian karena selama ini turut membantu pemerintah menangani persoalan sosial.
“Karena pemerintah sudah dibantu oleh panti-panti swasta itu. Ya minimal gitu ya, apakah mereka sekali-kali dikumpulkan, selain diberikan pembinaan juga diberikan lah gitu ya, bantuan secara sistematis, kemudian periodik gitu kepada mereka karena mereka sudah mengulurkan tangan dan bahunya untuk bertanggung jawab karena hal ini menjadi tanggung jawab Jawa Barat,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan perempuan rentan akibat perceraian.
“Perceraian itu setahun kalau ada 90.000 perceraian, perceraian ya, itu sudah dipastikan ada 90.000 perempuan kepala keluarga baru, di mana perempuan itu adalah termasuk perempuan rawan sosial itu kan berbahaya. Angka kemiskinannya akan nambah,” ujarnya.
Judol, Pinjol hingga Kekerasan Jadi Perhatian
Siti juga mengingatkan sejumlah persoalan sosial lain yang menurutnya perlu ditangani secara sistematis, seperti judi online, pinjaman online, perceraian, kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga bullying.
“Itu dari bab sosial dari persoalan-persoalan belum lagi persoalan kekerasan, kemudian juga TPPO yang mengerikan, juga termasuk juga hari ini kita punya persoalan-persoalan bullying,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan perencanaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat.
“Saya pikir PR-PR ini harus dijawab oleh Jawa Barat, apa yang harus dilakukan secara perencanaan dan sistematis yang baik, dilakukan oleh stakeholder yang dimiliki Jawa Barat bekerja sedemikian rupa secara efektif,” ujarnya.
Siti berharap seluruh perangkat pemerintahan dapat bekerja optimal agar berbagai capaian pembangunan tidak hanya tercermin dalam indikator ekonomi, tetapi juga dalam kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.
“Diharapkan memiliki sinkronisasi indeks ya, Indeks kepuasan, indeks kebahagiaan, dan indeks kepenilaian publik” Pungkasnya
