Dedi Mulyadi Singgung Feodalisme yang Tumbuh di Birokrasi

KORAN MANDALA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Jawa Barat harus terbebas dari praktik “perbudakan” dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan itu disampaikannya saat upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).

Dedi menjelaskan, peringatan kemerdekaan selama ini kerap diisi dengan pengutukan terhadap praktik kolonialisme yang dilakukan Belanda dan Jepang. Namun, menurut dia, masyarakat juga perlu menyadari bahwa perilaku yang menyerupai imperialisme dan feodalisme dapat muncul dari lingkungan masyarakat Indonesia sendiri.

“Kita ini selalu dalam setiap kemerdekaan itu secara heroik melakukan pengutukan terhadap kolonialisme, ya pada Belanda, kemudian setelah itu Jepang. Tetapi kita tuh juga tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sebagai warga asli Indonesia juga terjadi,” ujar Dedi. Senin (17/8/2026)

Ia kemudian menyinggung praktik feodalisme pada masa lalu yang menjadikan rakyat sebagai objek untuk memenuhi kepentingan kaum feodal.

“Pribumi pada saat itu misalnya suruh nanam teh, beli tehnya dari VOC lima gulden, kemudian dibayarkan ke petaninya satu gulden,” katanya.

Menurut Dedi, praktik tersebut menjadi pelajaran bahwa perilaku feodal tidak boleh kembali muncul dalam pemerintahan masa kini. Ia menilai birokrasi juga berpotensi melahirkan sifat feodalisme apabila para penyelenggara negara tidak melakukan introspeksi.

“Artinya sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini,” ujarnya.

Dedi mencontohkan penggunaan anggaran untuk kegiatan birokrasi yang dinilainya tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

“Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa pun bagi masyarakat. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada,” ucapnya.

Ia juga mengkritik sikap pejabat yang ingin dihormati ketika melakukan kunjungan ke tengah masyarakat, sementara persoalan dan penderitaan warga yang dikunjungi belum terselesaikan.

“Pengin dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita,” kata Dedi.

Karena itu, Dedi mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak meniru pola feodalisme dalam menjalankan pemerintahan.

“Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme itu kalau segera kita tidak menyadari itu,” pungkasnya.