KORAN MANDALA – DPRD Jawa Barat mempertahankan klausul partisipasi masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Ketentuan tersebut membuka kesempatan bagi berbagai unsur masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam mendukung pembiayaan pendidikan di Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan, klausul partisipasi masyarakat tercantum dalam salah satu poin pada bab pembiayaan. Dalam pembahasan Ranperda, ketentuan tersebut tetap dipertahankan dan tidak dihapus oleh DPRD.
“Di bab itu ada poin partisipasi masyarakat. Maka, dikembalikan lagi kepada Pemprov sebagai eksekutor. Paling kita memberikan saran,” ujar Siti Muntamah saat dihubungi Koran Mandala, Selasa, 17 November 2026.
Siti menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan tidak hanya terbatas pada perusahaan atau lembaga tertentu. Orang tua dan wali peserta didik hingga pelaku usaha juga dapat ikut memberikan kontribusi untuk mendukung kegiatan sekolah.
Salah satu bentuk keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, kontribusi juga bisa berasal dari pelaku usaha skala kecil yang ingin membantu kebutuhan kegiatan pendidikan.
“Unsur masyarakatnya boleh ikut. Bisa CSR, bisa para orang tua wali. Bisa juga dari dunia usaha, misalnya bapaknya usaha kelontongan mau berpartisipasi menyumbangkan hadiah kepada sekolah, itu bisa,” katanya.
Menurut Siti, ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam mendukung kegiatan pendidikan. Dengan adanya klausul itu, partisipasi masyarakat dapat diakomodasi dalam penyelenggaraan pendidikan melalui payung hukum Perda.
“Perda ini menjadi payung hukumnya untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Kalau ternyata itu memang jadi sebuah kebijakan politisnya Pak Gubernur, ya tidak bertentangan dengan isi dari Perda tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, pelaksanaan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat nantinya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai eksekutor. DPRD akan memberikan saran terhadap kebijakan yang disusun pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






