ADVERTISEMENT
KORANMANDALA.COM – Janji politik Bupati dan Wakil Bupati Garut kepada masyarakat saat Pilkada 2024 mulai diwujudkan. Sekitar 1.000 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Garut mendapat bantuan sosial melalui program Bantuan Hidup Hebat atau Bantuan Keluarga Hebat dengan total nilai Rp2 juta per keluarga.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial lainnya, di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut masih menghadapi keterbatasan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, MKM, mengatakan program tersebut merupakan gagasan Bupati dan Wakil Bupati Garut yang dinilai sangat penting karena menyasar masyarakat yang selama ini belum mendapatkan bantuan.
ADVERTISEMENT
Tiga Tersangka Diamankan, Polres Garut Sita 2.877 Benih Lobster
“Bantuan Hidup Hebat atau Bantuan Keluarga Hebat merupakan program kerennya Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Di tengah ekonomi seperti ini, fiskal kita yang sangat berkurang, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati masih bisa berpikir bagaimana mengalokasikan anggaran untuk bantuan ini,” kata Marlinda, Selasa (11/8/2026).
Namun, bantuan senilai Rp2 juta tersebut tidak diberikan sekaligus. Pemerintah memilih menyalurkannya dalam dua tahap masing-masing Rp1 juta.
Marlinda menjelaskan, skema tersebut merupakan gagasan Wakil Bupati Garut agar bantuan tidak cepat habis dan manfaatnya bisa dirasakan lebih panjang oleh keluarga penerima.
“Awalnya itu sekali, dalam klausul awal Rp2 juta per keluarga. Tapi karena Ibu Wakil ingin bantuan tidak cepat habis, akhirnya diberikan Rp1 juta dulu dan dibagi dua kali, Juni dan Desember,” jelasnya.
Menurut Marlinda, penerima bantuan diprioritaskan bagi keluarga yang sama sekali belum memperoleh bantuan sosial dari program lainnya.
Ia mengaku ikut terharu melihat respons masyarakat ketika bantuan tahap pertama mulai disalurkan. Sebagian penerima bahkan menangis karena baru pertama kali mendapatkan bantuan.
“Yang bulan Juni sudah kita launching, banyak sekali yang menangis karena banyak yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Saya punya dokumennya,” ujarnya.
Data Penerima Terus Dimutakhirkan
Dinas Sosial Kabupaten Garut juga melakukan pemutakhiran data penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dalam proses verifikasi, ditemukan sejumlah calon penerima yang telah meninggal dunia setelah pendataan awal dilakukan. Agar bantuan tidak salah sasaran, pemerintah kemudian mengalihkan hak tersebut kepada anggota keluarga yang memenuhi ketentuan.
“Diambil usia kepala keluarga yang paling tua. Di desa itu ada yang satu, ada yang dua, tapi kebetulan ada 20 sampai 30 orang yang sudah meninggal. Makanya kita salurkan kepada yang di bawahnya karena kondisinya sudah ada,” kata Marlinda.
Ia menegaskan proses pendataan dilakukan secara hati-hati, termasuk melalui proses pemadanan dan pembersihan data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut.
Marlinda memastikan pemerintah berupaya mencegah terjadinya tumpang tindih penerima bantuan.
“Kendala ada. Setelah beberapa kali kita edit dan cleansing di Capil, ada beberapa yang sudah meninggal, sekitar 30-an. Makanya kita salurkan kepada yang di bawahnya. Insyaallah kita adil,” tuturnya.
Menurutnya, ketelitian dalam menentukan penerima menjadi perhatian pemerintah agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Tidak akan terjadi tumpang tindih bantuan, karena mereka yang sama sekali belum mendapatkan bantuan apa-apa. Saking telitinya Pak Bupati sama Ibu Wakil sampai berpikir ke arah sana. Terus kenapa tidak langsung Rp2 juta? Biar tidak cepat habis, jadi uangnya itu benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Di Tengah Fiskal Terbatas
Marlinda menilai realisasi program tersebut bukan perkara mudah di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan. Karena itu, ia menyebut keberadaan program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tapi di tengah fiskal yang ngedrop ini, Bapak sama Ibu Wakil Bupati bisa mengalokasikan anggaran bukan hal yang mudah. Bapak sama Ibu Wakil itu dua-duanya sama komitmen,” katanya.
Ia juga secara tegas menyebut program Bantuan Hidup Hebat tersebut sebagai realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Garut saat masa kampanye Pilkada 2024.
“Ini betul merupakan janji politik Pak Bupati dan Wakil Bupati, dan betul Pak Bupati menunaikan janjinya,” ucap Marlinda.
Untuk proses pencairan, penerima manfaat dapat mengambil bantuan melalui kantor Pos Giro. Pemerintah juga memberikan pemberitahuan kepada masing-masing penerima melalui surat yang ditujukan langsung kepada penerima manfaat.
Dengan skema penyaluran dua tahap dan proses verifikasi berlapis, Pemkab Garut berharap bantuan Rp2 juta tersebut tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi benar-benar membantu meringankan beban keluarga penerima di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT






