KORANMANDALA.COM –Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan perang terhadap peredaran obat keras tertentu, khususnya Tramadol, yang dinilai turut memicu berbagai persoalan sosial dan kriminalitas di Jawa Barat.
Dedi bahkan meminta dukungan DPRD Jawa Barat untuk memperkuat langkah pemberantasan peredaran obat tersebut hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dedi menyinggung persoalan begal yang hingga kini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut dia, penanganan kejahatan jalanan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya membangun keberanian masyarakat untuk melawan rasa takut.
Sisi Lain Alun-Alun Bandung, Basement Dikeluhkan Bau Pesing dan Kumuh
“Kita tidak boleh takut. Tidak boleh ada orang yang membuka ruang para begal ini untuk terus eksis. Tidak boleh juga begal dikaitkan hanya melulu urusan ekonomi,” ujar Dedi.
Dedi menyebut mayoritas pelaku begal yang ditangani masih berusia di bawah 25 tahun. Sebagian di antaranya, kata dia, bukan merupakan warga Jawa Barat.
Di sisi lain, korban kejahatan jalanan umumnya berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut dinilai menambah persoalan sosial yang harus ditangani pemerintah.
Tramadol Disebut Berkaitan dengan Aksi Kriminal
Dedi kemudian mengaitkan peredaran Tramadol dengan berbagai bentuk kenakalan dan tindak kriminal yang melibatkan anak muda, mulai dari tawuran, penganiayaan hingga pembunuhan.
Ia menilai peredaran obat keras tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan kecil karena dampaknya berpotensi merembet ke persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kalau anak-anak muda mengonsumsi ini dalam setiap waktu, dipastikan tawuran tidak akan berhenti, dipastikan pembegalan tidak akan berhenti, dipastikan penganiayaan sampai pembunuhan tidak akan berhenti,” katanya.
Dedi juga menyoroti persoalan lain dalam pemberantasan peredaran Tramadol, yakni ketakutan masyarakat untuk melaporkan lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran obat tersebut.
Menurut dia, ancaman terhadap keselamatan menjadi salah satu alasan warga memilih diam.
“Yang menunjukkan tempat Tramadol tidak ada satu pun yang berani speak up terhadap Gubernur. Selalu di belakangnya adalah ancaman keselamatan jiwa,” ucapnya.
Operasi Bakal Menjangkau Desa dan Kelurahan
Usai rapat paripurna, Dedi kembali menegaskan keseriusan Pemprov Jawa Barat memberantas peredaran Tramadol.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memperkuat operasi pemberantasan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dalam operasi tersebut, Dedi menyebut Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dilibatkan untuk membantu pengawasan dan penindakan di wilayah masing-masing.
“Saya nanti hari Jumat dengan Pak Kapolda akan berkoordinasi dan kemudian gerakannya sampai desa dan kelurahan. Kita fungsikan saja Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk operasi di daerahnya masing-masing,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, negara tidak boleh kalah menghadapi jaringan peredaran obat terlarang. Ia pun meminta masyarakat tidak lagi takut melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran Tramadol.
“Tidak boleh ada rasa takut lagi. Masa penjahat membuat rasa takut warga secara umum lebih banyak,” tegasnya.
Dedi berharap sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPRD, hingga masyarakat dapat mempersempit ruang gerak pengedar Tramadol.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan berbagai bentuk kriminalitas yang meresahkan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga Jawa Barat. (Sufyan Al Ansory/MG)
