Bupati Garut Dorong Transaksi Non-Tunai dan KKPD untuk Perkuat Transparansi Keuangan Daerah

KORANMANDALA.COM – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya penerapan sistem transaksi non-tunai (cashless) melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang digelar di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (3/8/2026).

Dalam amanatnya, Syakur mengatakan Pemkab Garut terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kredibel. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan penggunaan KKPD sebagai instrumen transaksi non-tunai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Patroli Subuh, Polres Garut Amankan Empat Pemuda yang Diduga Bawa Senjata Tajam

Ia mengingatkan bahwa KKPD bukan merupakan fasilitas yang dapat digunakan tanpa pertanggungjawaban. Menurutnya, setiap transaksi yang dilakukan tetap harus diselesaikan sesuai mekanisme administrasi yang berlaku.

“Perlu saya sampaikan, namanya kartu kredit berarti harus dibayar, bukan kartu gratis. Meskipun memberikan keluasan dan kelonggaran, Bapak/Ibu bisa memakai terlebih dahulu. Kredit artinya digunakan lebih dulu, kemudian administrasinya diselesaikan belakangan. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Garut,” ujar Syakur.

Syakur mengakui perubahan dari sistem transaksi tunai menuju non-tunai memerlukan proses penyesuaian bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut. Namun, ia menilai transformasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan.

Menurutnya, penerapan sistem transaksi non-tunai tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan penggunaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Tentu saja ini perlu penyesuaian yang biasanya mengambil cash, tetapi sekarang diminta melaksanakan dengan cashless. Saya yakinkan Bapak/Ibu semua, hal ini semata-mata untuk memperbaiki tata kelola pemerintah kita, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan,” tegasnya.