Gubernur dan DPRD Berbeda Sikap soal SPP SMA Negeri, Ini Kata Pengamat

KORANMANDALA.COM – Polemik mengenai wacana reaktivasi SPP di SMA negeri yang memunculkan perbedaan pandangan antara DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono.
‎
‎Kristian menilai perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan daerah karena kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda.
‎
‎”Dalam sistem pemerintahan daerah, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sedangkan gubernur menjalankan fungsi eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan,” kata Kristian Kepada Koran Mandala Senin (20/7/2026)
‎
‎Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perbedaan sikap yang disampaikan ke ruang publik tanpa adanya komunikasi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait kebijakan pendidikan.
‎
‎”Namun, dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perbedaan sikap yang disampaikan ke ruang publik tanpa adanya komunikasi yang jelas memang berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat. Terutama pada sektor pendidikan yang menyangkut kepastian hak warga negara,” ujarnya.
‎
‎Menurut Kristian, keputusan mengenai ada atau tidaknya SPP di SMA negeri sebaiknya didasarkan pada analisis yang komprehensif, bukan sekadar pertimbangan politik.
‎
‎”Secara substansi, keputusan mengenai ada atau tidaknya SPP sebaiknya didasarkan pada analisis fiskal daerah, kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, serta prinsip pemerataan akses pendidikan. Kebijakan pendidikan idealnya disusun melalui kajian akademik, analisis dampak sosial-ekonomi, dan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tetapi juga keberlanjutan pembiayaan pendidikan dan perlindungan akses bagi keluarga kurang mampu,” tuturnya.
‎
‎Ia menambahkan, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi langkah penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah kebijakan pendidikan di Jawa Barat.
‎
‎”Sinkronisasi kebijakan dapat dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum penyampaian sikap resmi kepada publik. Dengan begitu, masyarakat memperoleh informasi yang konsisten dan memiliki kepastian mengenai arah kebijakan pendidikan di Jawa Barat,” Pungkasnya