Wacana SPP SMA Negeri, DPRD Jabar Tekankan Transparansi Pengelolaan Dana Sekolah

KORANMANDALA.COM – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah mendorong adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sekolah jika nantinya terdapat kelonggaran aturan terkait sumbangan dari orang tua siswa.
‎
‎Menurut Maulana, wacana sumbangan pendidikan harus menjadi momentum bagi sekolah untuk memperkuat transparansi, terutama dalam penggunaan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.
‎
‎“Di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, saya pikir tetap harus menjadi pemikiran bersama bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentu berhubungan dengan anggaran lebih yang bisa dikelola,” ujar Maulana kepada Koran Mandala, Kamis (16/7/2026).
‎
‎Ia menilai, apabila sekolah diberikan ruang untuk menerima sumbangan dari orang tua siswa yang mampu, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
‎
‎“Ketika aturan kelonggaran untuk mengelola sumbangan dari orang tua siswa, saya kira ini kesempatan terbaik untuk mengajak sekolah mau terbuka dalam pengelolaan setiap anggaran tersebut,” katanya.
‎
‎Maulana menegaskan, tambahan pembiayaan pendidikan harus berdampak pada kesejahteraan seluruh unsur di sekolah, termasuk tenaga pendidik maupun pekerja pendukung lainnya.
‎
‎“Jangan sampai ada tambahan pembiayaan, tapi gaji para pekerja di sekolah tersebut masih jauh dari kata mencukupi, termasuk gaji guru honorer,” ujarnya.
‎
‎Ia berharap, jika terdapat tambahan dana dari masyarakat maupun pemerintah, sekolah dapat menjelaskan secara rinci penggunaannya, mulai dari pembayaran guru honorer, tenaga kebersihan, kegiatan sekolah, hingga program tambahan pembelajaran.
‎
‎“Mereka mau transparan untuk mempertanggungjawabkan di umum, penggunaan untuk apa, bayaran guru honorer berapa, bayaran kebersihan berapa, penggunaan acara berapa, bayaran untuk guru tambahan di luar pembelajaran wajib berapa,” ucap Maulana.
‎
‎Menurutnya, keterbukaan anggaran juga menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat dan sekolah berpikir bersama bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.
‎
‎“Ini kesempatan untuk mengajak terbuka dalam pengelolaan anggaran, termasuk kesempatan untuk mengajak berpikir dewasa terkait masalah kualitas yang diinginkan tentu harus ada anggaran yang berani untuk disisihkan,” pungkasnya