Maraknya Begal di Bandung, Pengamat Dorong Kebijakan Sosial Cegah Kejahatan Jalanan

KORANMANDALA.COM – Maraknya aksi begal di Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga faktor sosial ekonomi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai, penanganan begal harus dibarengi dengan kebijakan sosial yang menyentuh akar persoalan.
‎
‎Menurut Kristian, pembegalan merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari peluang kejahatan, lemahnya pengawasan, kondisi sosial ekonomi, hingga koordinasi antar lembaga yang belum optimal.
‎
‎Ia menilai langkah Pemkot Bandung mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan membentuk tim anti begal merupakan respons tepat untuk meredam ancaman jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut masih bersifat reaktif apabila tidak dibarengi strategi pencegahan yang lebih terukur.
‎
‎”Namun, keberadaan kamera pengawas sendiri bukan jaminan pencegahan apabila tidak terhubung dengan pusat pemantauan yang aktif dan tidak diikuti respons cepat dari petugas. Dengan kata lain, kamera pengawas hanya menjadi alat dokumentasi apabila tidak didukung tata kelola keamanan yang baik,” ujar Kristian Saat dihubungi Kamis (16/7/2026)
‎
‎Ia juga menyoroti masih tingginya peluang kejahatan di sejumlah ruang publik Kota Bandung. Penerangan jalan yang belum memadai, ruas jalan yang sepi pada malam hari, serta belum meratanya pengawasan menjadi faktor yang memudahkan pelaku menjalankan aksinya.
‎
‎Menurut Kristian, pemerintah tidak boleh mengabaikan faktor sosial ekonomi yang selama ini kerap menjadi akar munculnya kriminalitas jalanan.
‎
‎”Karena itu, pendekatan keamanan harus berjalan berdampingan dengan kebijakan sosial,” tegasnya.
‎
‎Ia menilai tingginya angka pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, penyalahgunaan narkotika, hingga keterlibatan remaja dalam kelompok kekerasan dapat meningkatkan kerentanan terhadap tindak kejahatan.
‎
‎Kristian mendorong Pemkot Bandung membangun sistem keamanan berbasis data dengan memetakan lokasi rawan begal berdasarkan laporan masyarakat, data kepolisian, dan rekaman CCTV agar patroli dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
‎
‎”Sebaliknya, apabila pemerintah mampu membangun tata kelola keamanan yang kolaboratif, berbasis data, transparan, dan akuntabel, maka pembegalan dapat ditekan secara berkelanjutan, bukan sekadar berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” pungkasnya.