Dedi Mulyadi Tolak Buru-Buru Aktifkan SPP SMA Negeri, Minta Dana BOS Dimaksimalkan

KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi SMA/SMK negeri. Ia menegaskan, gagasan tersebut bukan berasal dari dirinya dan masih membutuhkan kajian mendalam sebelum diterapkan.
‎
‎Dedi mengatakan, setiap kebijakan terkait pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial serta respons masyarakat.
‎
‎“Itu kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan,” ujar Dedi di Kota Bandung, Rabu (15/7/2026).
‎
‎Menurutnya, pemerintah saat ini sebaiknya lebih dulu memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan maksimal di setiap sekolah negeri.
‎
‎Dedi mengaku telah melakukan kunjungan ke sejumlah SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menemukan perbedaan kualitas pengelolaan sekolah meski seluruhnya mendapatkan dukungan dana BOS.
‎
‎Ia mencontohkan SMAN 1 Depok yang dinilai mampu menjaga kondisi sekolah tetap baik melalui pengelolaan anggaran yang tepat.
‎
‎“Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya tanya kepala sekolah, kok sekolah Bapak bisa rapi? Mereka menjawab karena mengelolanya dengan baik. Jadi, untuk tahap pertama ini, saya ingin pihak sekolah berfokus mengelola dana BOS terlebih dahulu dengan optimal” katanya
‎
‎Namun, apabila masih terdapat kebutuhan fasilitas sekolah yang belum dapat dipenuhi melalui dana BOS, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu melalui anggaran daerah.
‎
‎ “Nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Biasanya kekurangannya fasilitas toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, kurang pendingin ruangan, kurang sarana ibadah, kurang pagar. Nah itu kita penuhi oleh provinsi,” ucapnya.
‎
‎Dedi pun meminta pembahasan mengenai pengaktifan SPP tidak menjadi prioritas dalam waktu dekat. Ia mengaku menghormati adanya usulan tersebut, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.
‎
‎“Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu tetapi saya juga mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi,” Pungkasnya