KORANMANDALA.COM – Keluhan wisatawan terkait dugaan berbagai pungutan di kawasan wisata Situ Bagendit yang viral di media sosial mendapat perhatian DPRD Garut.
Komisi III meminta pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata memperbaiki tata kelola agar kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap terjaga, terutama selama musim libur sekolah.
Sebelumnya, sebuah video yang diunggah wisatawan asal Jakarta di media sosial TikTok menjadi perbincangan setelah mengeluhkan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan saat berwisata di Situ Bagendit. Unggahan tersebut memicu beragam respons dari masyarakat.
Kebakaran Hanguskan Tempat Penampungan Rongsokan di Cidurian Selatan
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Garut, Aji Kurnia, meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan menjaga kondusivitas kawasan wisata, termasuk mencegah praktik pungutan liar yang dapat merusak citra pariwisata Garut.
“Kami di Komisi III mengharapkan ke depan semua pihak yang terkait menjaga kondusivitas kawasan wisata. Tingkatkan kebersihan, keamanan, dan jangan sampai ada pungutan liar maupun hal-hal lain yang dapat merugikan pariwisata,” kata Aji.
Menurutnya, pengelolaan destinasi wisata tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersinergi dalam melakukan penataan kawasan wisata.
“Kami berharap dinas-dinas terkait dapat bersinergi menata tempat-tempat wisata serta menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Aji juga menegaskan bahwa seluruh bentuk pungutan di objek wisata harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai Garut kembali terdengar ada pungutan atau retribusi di luar aturan. Kami berharap hal seperti itu tidak terja
di lagi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Garut, Asep Mulyana, menilai kenyamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Situ Bagendit. Menurutnya, fasilitas umum seperti arena bermain, taman, hingga toilet harus dipastikan dalam kondisi baik.
“Arena bermain harus berfungsi dengan baik, toilet harus bersih, taman juga harus terawat. Yang terpenting wisatawan merasa nyaman dan aman saat berkunjung,” ujar Asep.
Terkait keluhan yang viral di media sosial, Asep mengatakan persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama pihak terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Hari ini kami ada rapat dan persoalan itu akan kami pertanyakan. Kalau memang ada oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus dievaluasi agar tidak terulang lagi,” katanya.
Mengenai keluhan biaya penyewaan fasilitas seperti tikar, Asep menilai perlu ada kejelasan mengenai pengelolanya.
Jika penyewaan dilakukan oleh pihak resmi dengan fasilitas yang disediakan, tarifnya tetap harus wajar dan tidak memberatkan wisatawan.
“Kalau memang ada penyewaan tikar, harus jelas siapa pengelolanya. Kalau itu memang fasilitas yang disediakan, tentu tarifnya juga harus masuk akal dan jangan sampai terlalu mahal,” pungkasnya.
