Aktivis Perempuan Desak Bupati Purwakarta Minta Maaf, Nilai Lagu Bernada Seksis Cederai Martabat Perempuan

KORANMANDALA.COM – Kontroversi lagu berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat yang diunggah Bupati Purwakarta memantik kritik keras dari kalangan aktivis perempuan.

Ketua Yayasan Campernik, Rafih Sri Wulandari, menilai narasi dalam lagu tersebut tidak sekadar humor, melainkan bentuk seksisme yang merendahkan perempuan dan bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang seharusnya dijunjung oleh seorang kepala daerah.

Rafih Sri Wulandari, akademisi sekaligus aktivis perempuan, menyampaikan keberatannya melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Purwakarta. Menurutnya, narasi “rasa syukur” yang disampaikan dalam lagu tersebut telah menjadikan pengalaman biologis perempuan sebagai bahan candaan yang tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik.

Ia menilai pengalaman biologis seperti menstruasi, kehamilan, hingga melahirkan merupakan proses alamiah yang menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Karena itu, menjadikannya sebagai bahan olok-olok dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat perempuan.

“Bukan sekadar persoalan humor, tetapi menyangkut cara pandang terhadap perempuan. Menjadikan proses reproduksi sebagai bahan lelucon mencerminkan kedangkalan moral dan berpotensi melanggengkan diskriminasi berbasis gender,” ujar Rafih dalam pernyataan tertulisnya.

Lebih jauh, Rafih mengingatkan bahwa sebagai kepala daerah, Bupati Purwakarta memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya menjaga pembangunan fisik, tetapi juga harus menjaga kualitas ruang publik agar tidak dipenuhi narasi yang merendahkan kelompok tertentu, termasuk perempuan.

Rafih menilai polemik tersebut menunjukkan masih adanya “kebutaan gender” di kalangan pemimpin. Ia mempertanyakan sensitivitas seorang kepala daerah yang justru menganggap fungsi reproduksi perempuan sebagai sesuatu yang layak dijadikan bahan candaan.

“Ironisnya, setiap manusia, termasuk para pemimpin, lahir dari rahim seorang perempuan. Karena itu, ketika proses biologis perempuan dianggap sebagai sebuah kerepotan atau kemalangan, kualitas kepemimpinan patut dipertanyakan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahaya normalisasi seksisme kasual di ruang publik. Menurutnya, candaan yang merendahkan perempuan dapat membentuk persepsi bahwa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan merupakan sesuatu yang lumrah.

Padahal, kata dia, kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, terlebih ketika dilakukan oleh seorang pejabat publik yang menjadi teladan masyarakat.

“Pemimpin seharusnya menghadirkan narasi yang mencerdaskan dan mempersatukan, bukan justru memperkuat stereotip patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah,” ujarnya.

Rafih menegaskan perempuan bukanlah kutukan ataupun kesalahan penciptaan. Menstruasi, mengandung, dan melahirkan merupakan proses biologis yang mulia dan menjadi fondasi keberlanjutan kehidupan.

Karena itu, ia mendesak Bupati Purwakarta segera memberikan klarifikasi kepada publik, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya perempuan, serta menarik lagu tersebut dari ruang publik.

“Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu memuliakan seluruh warganya tanpa membedakan gender. Jika rasa syukur dibangun dengan merendahkan pihak lain, maka yang perlu dievaluasi bukan perempuan, melainkan cara pandang pemimpinnya,” tegas Rafih.

Ia berharap polemik tersebut menjadi momentum bagi seluruh pejabat publik untuk lebih memahami perspektif gender dalam setiap bentuk komunikasi kepada masyarakat, sehingga ruang publik dapat menjadi tempat yang menghormati martabat semua warga negara tanpa diskriminasi.