KORANMANDALA.COM –Gangguan pada sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Jawa Barat saat pengumuman hasil pemetaan kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola proses penerimaan murid baru yang setiap tahun menjadi kebutuhan jutaan masyarakat.
Alih-alih memperoleh kepastian hasil pemetaan, banyak orang tua dan calon murid justru kesulitan mengakses laman pengumuman akibat sistem yang tidak dapat diakses secara optimal pada Sabtu (13/6/2026).
Kondisi tersebut memicu keresahan publik karena pengumuman hasil pemetaan merupakan tahapan penting dalam menentukan masa depan pendidikan siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengakui adanya gangguan pada sistem dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
Menurutnya, kendala terjadi akibat tingginya jumlah pengguna yang mengakses laman secara bersamaan, ditambah proses penyempurnaan fitur pengumuman.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para orang tua dan calon murid baru,” kata Purwanto dalam konferensi pers, Sabtu malam.
Meski demikian, alasan tingginya trafik akses bukanlah persoalan baru. Setiap tahun proses penerimaan peserta didik selalu diwarnai lonjakan pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan.
Karena itu, publik menilai pemerintah seharusnya telah mengantisipasi potensi gangguan tersebut sejak jauh hari.
Disdik Jabar memastikan gangguan sistem tidak berdampak terhadap keamanan data maupun hasil pemetaan. Pemerintah juga menjamin tidak ada calon murid yang dirugikan secara administratif akibat kendala teknis tersebut.
Di balik persoalan sistem, tantangan yang lebih besar justru muncul dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Data Disdik Jabar menunjukkan sekitar 77 ribu calon murid hingga kini belum tertampung di SMA dan SMK negeri.
Angka tersebut menjadi gambaran masih lebarnya kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia di Jawa Barat.
Kondisi ini memaksa pemerintah kembali mengandalkan sekolah swasta sebagai solusi untuk menampung ribuan siswa yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Purwanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema kerja sama dengan sekolah swasta di berbagai daerah.
Melalui program tersebut, biaya pendidikan seperti Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah sesuai kemampuan anggaran daerah.
Namun demikian, skema tersebut juga memunculkan pekerjaan rumah baru bagi pemerintah, yakni memastikan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang menerima siswa titipan pemerintah tetap setara dengan layanan pendidikan di sekolah negeri.
Selain menggandeng sekolah swasta, Disdik Jabar juga berupaya memperluas layanan SMA Terbuka di sejumlah wilayah.
Langkah itu dilakukan untuk menekan angka anak putus sekolah sekaligus memastikan seluruh warga usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan.
Persoalan yang terjadi dalam PCMB tahun ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di Jawa Barat bukan hanya soal digitalisasi layanan, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur teknologi dan keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang hingga kini belum mampu mengakomodasi seluruh calon murid.
Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, pemerintah dituntut tidak hanya menyelesaikan gangguan sistem, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang agar masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun.
