KORANMANDALA.COM –Proyek pengelolaan sampah regional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka kembali ditegaskan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT Jabar Environmental Solutions (PT JES).
Namun, di balik penandatanganan perubahan kerja sama tersebut, pekerjaan besar justru masih menunggu pada tahap pembiayaan dan eksekusi lapangan.
Pemprov Jabar dan PT JES pada Jumat (5/6/2026) di Indramayu menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama skema KPBU. Dokumen ini sekaligus merevisi sejumlah ketentuan teknis, finansial, dan regulasi agar proyek dinilai lebih siap dijalankan.
Sekolah SMAN 28 dan SMAN 29 Bandung Dibuka DPRD Jabar Tekankan Kesiapan Civitas Sekolah
Dalam agenda yang sama, turut dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT JES, serta penyerahan perjanjian regres dari Pemprov Jabar kepada PT PII sebagai bagian dari skema penjaminan proyek.
TPPAS Legok Nangka sendiri dirancang menjadi fasilitas pengolahan sampah regional yang melayani kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) serta Kabupaten Garut dan Sumedang. Kapasitasnya diproyeksikan mencapai 2.131 ton sampah per hari dengan teknologi waste-to-energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Meski kembali ditegaskan sebagai proyek strategis, tantangan utama masih berada pada tahap financial close yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Tahap ini menjadi kunci sebelum proyek masuk ke fase konstruksi fisik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan proyek ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap tempat pembuangan akhir yang sudah terbebani kapasitas.
“TPPAS Regional Legok Nangka akan mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas pembuangan akhir yang telah mengalami keterbatasan kapasitas,” ujar Dedi.
Namun, dengan target yang masih satu setengah tahun ke depan untuk financial close, proyek ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama dalam memastikan kesiapan pendanaan, kepastian investor, serta konsistensi implementasi di lapangan tiga hal yang selama ini kerap menjadi titik lemah proyek pengelolaan sampah skala besar di Jawa Barat.
