Tender Pemprov Jabar Sepi Peminat, Pengamat: Bukan Sekadar Dampak Kenaikan Harga Material

KORANMANDALA.COM – Sejumlah paket tender proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat mengalami minim peminat saat proses lelang berlangsung. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari kalangan akademisi yang menilai persoalan tersebut tidak semata-mata dipicu kenaikan harga material konstruksi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan beberapa proyek jalan milik Pemprov Jabar sempat tidak diminati kontraktor.

“Itu yang mengakibatkan kemarin beberapa kegiatan Pemprov Jabar lelangnya sempat tidak ada peminat,” kata Dedi usai rapat paripurna di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dedi, hasil evaluasi menunjukkan salah satu penyebabnya berkaitan dengan perhitungan keuntungan.

“Setelah saya analisa apa sih faktor penyebabnya itu Pak harga katanya. Mereka ngitung enggak ada untungnya. ” Ujarnya

Dedi memastikan dampak pelemahan rupiah terhadap proyek-proyek tersebut masih bisa diatasi melalui penyesuaian dan negosiasi.

“Nilai tukar dollar memengaruhi harga semen, hot mix, beton, semuanya berpengaruh. Tapi, sampai hari ini masih bisa kita negosiasikan

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai fenomena tersebut tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor harga material atau nilai tukar rupiah.

“Fenomena sepinya peminat tender tidak dapat dijelaskan hanya oleh kenaikan harga material atau pelemahan nilai tukar. Kedua faktor tersebut memang berpengaruh, tetapi secara ilmiah fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian antara desain proyek pemerintah dengan kalkulasi risiko yang dilakukan pelaku usaha,” kata Kristian kepada Koran Mandala, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam pengadaan sektor publik, kontraktor akan mengikuti tender jika terdapat keseimbangan antara nilai kontrak, risiko, dan potensi keuntungan. Ketika biaya material, logistik, tenaga kerja, dan pembiayaan meningkat tanpa penyesuaian nilai proyek yang memadai, risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

“Dalam kondisi seperti itu, penyedia yang sehat secara finansial cenderung memilih tidak ikut tender daripada mengambil proyek yang berpotensi merugikan perusahaan,” ujarnya.

Kristian menilai persoalan yang lebih mendasar terletak pada kualitas perencanaan proyek pemerintah. Menurutnya, rendahnya minat pasar kerap menunjukkan adanya masalah dalam penyusunan proyek sejak awal.

“Persoalan utamanya bukan semata kenaikan biaya produksi. Yang lebih penting adalah kualitas perencanaan proyek pemerintah. Rendahnya minat pasar sering kali menunjukkan adanya masalah pada tahap perencanaan, seperti penetapan HPS yang kurang responsif terhadap perubahan pasar, jadwal pelaksanaan yang terlalu sempit, atau persyaratan administratif yang berat,” jelasnya.

Ia menambahkan, fenomena tersebut juga dapat dibaca sebagai sinyal bahwa proses perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengadaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kondisi riil dunia usaha.

“Jika kontraktor secara kolektif memilih tidak ikut, maka pasar sedang mengirimkan sinyal bahwa terdapat persoalan pada desain kebijakan proyek itu sendiri,” pungkasnya.