KORANMANDALA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan peluang kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara semakin terbuka. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan langkah pengelolaan bandara tersebut bersama pemerintah pusat.
Menurut Dedi, dirinya telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan Bandara Husein. Bahkan, draf pengelolaan telah tersedia dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang dijadwalkan pada pertengahan Juni mendatang.
“Terkait Bandara Husein, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Draf pengelolaannya sudah ada dan secara teknis pada pertengahan Juni nanti saya akan melakukan pertemuan untuk membahas Bandara Husein secara langsung,” ujar Dedi.
Rabu (3/6/2026)
Ia menjelaskan, peluang pengelolaan dan pengoperasian kembali Bandara Husein saat ini sangat besar. Hanya saja, masih terdapat beberapa tahapan yang harus diselesaikan, terutama terkait perhitungan aset.
“Kemungkinan besar pengelolaan Bandara Husein dapat segera dilakukan. Saat ini yang masih perlu diselesaikan adalah persoalan perhitungan aset. Namun peluang Bandara Husein kembali beroperasi sudah sangat terbuka dan segera akan kita realisasikan,” katanya.
Dedi menambahkan, apabila kembali beroperasi, Bandara Husein tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi udara, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan komersial.
“Artinya, Bandara Husein berpotensi kembali menjadi kawasan komersial. Bahkan saya berharap kawasan Husein dan sekitarnya dapat berkembang menjadi kawasan komersial yang lebih luas. Tentu ini masih menjadi harapan dan realisasinya akan dibahas lebih lanjut,” tambahnya.
Sementara itu, terkait rencana pengembangan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat perawatan atau bengkel pesawat, Dedi menegaskan hal tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Sementara itu, terkait Bandara Kertajati yang disebut-sebut akan dijadikan pusat perawatan atau bengkel pesawat, kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Fokus kami saat ini adalah pada kewenangan pemerintah provinsi, yakni pengelolaan Bandara Husein,” pungkasnya.
